- VIVA.co.id/Istimewa
VIVA – TNI telah mengirim 600 personel pasukan tambahan untuk mengamankan pembangunan infrastruktur di Nduga, Papua usai penyerangan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata atau KKSB. Selain mengawal proyek infrastruktur mereka juga akan bergabung dengan pasukan di Kabupaten Nduga.
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya mengemukakan, meski tujuan pengiriman pasukan itu untuk keamanan namun berpotensi menimbulkan konflik dengan KKSB. Untuk itu, dia meminta pasukan TNI itu agar ditarik kembali.
"Sekarang aparat jumlahnya sekitar 600 orang yang saya dapat laporan sudah sampai di Nduga, lebih baik saya minta tarik kembali saja," kata Lenis di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 Maret 2019.
Ia mengatakan, kapasitasnya menyampaikan permintaan ini sebagai staf khusus presiden sekaligus mewakili kepala suku Provinsi Papua. Ia mengatakan, usulan ini pun sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Entah Pak Presiden kapan mau sampaikan, hari ini atau besok. Yang penting saya sudah sampaikan laporan, saya minta 600 orang militer yang sudah dikirim ke sana lebih baik ditarik kembali. Nanti, supaya jangan sampai ada korban lagi," kata dia.
Saat ditanya apakah Presiden Jokowi sudah menyetujui, ia mengatakan yang terpenting telah melaporkan. "Masalah setuju atau tidak, belum. Baru saja saya laporkan tadi," kata dia.
Ia mengatakan, sejak awal kejadian penembakan oleh KKSB sudah menyampaikan agar pemerintah melakukan pendekatan dengan hati. Ia juga meminta agar aparat diarahkan berada di kabupaten saja.
"Khusus untuk aparat keamanan semua diarahkan ke kabupaten saja. Jangan di distrik di kampung-kampung. Sekarang yang di distrik, di kampung, semua ke kabupaten saja. Supaya untuk tanggal 17 April, Pilpres berjalan lancar," katanya.
Akan Banyak Golput Jika Terjadi Konflik
Ia melanjutkan, jika terjadi konflik besar menjelang Pilpres, maka akan banyak warga yang tidak menggunakan hak suaranya di Papua. Sebagai anak bangsa, kata dia, tentu perlu diutamakan menjaga perdamaian dan pendekatan khusus untuk pembangunan.
Presiden Jokowi sendiri telah menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Sedangkan, Lenis justru mengatakan hal itu lebih baik diselesaikan setelah Pilpres.
"Nanti boleh kita mengejar. Tapi pas Pilpres terjadi penembakan kedua pihak, terjadi golput, itu sangat bahaya. Pihak ketiga bisa manfaatkan. Kepentingan kita punya negara ini terancam. Kita harus bisa bersabar. Selesaikan 17 April dulu," kata dia. (mus)
