Keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan menjadi salah satu kunci percepatan perubahan dan kemajuan Kota Semarang saat ini. Hal tersebut dikemukakan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Anti Korupsi yang mengambil tema "Penguatan Akuntabilitas dan Inovasi dalam Pengadaan Publik dan Perizinan oleh Pemerintah Daerah” di Hotel Gumaya, Semarang, beberapa waktu lalu.
Hendi, sapaan akrab Wali Kota, menyampaikan bahwa APBD Kota Semarang memang kalah jika dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hal ini yang kemudian mendorong Hendi untuk menerapkan konsep Bergerak Bersama, yaitu dengan mendorong peran serta swasta untuk ikut membangun Kota Semarang.
“Karena kalau mengandalkan APBD saja tidak cukup. Apalagi APBD Kota Semarang masih kalah dibanding Kota metropolitan lain, seperti Surabaya dan Bandung. Sehingga tanpa dukungan masyarakat, pengusaha dengan CSR-nya, serta teman-teman media, kota ini akan selalu tertinggal” ujar Hendi.
Guna mendorong peran masyarakat dalam pembangunan, maka masyarakat juga telah dimudahkan dalam urusan pengaduan kepada Pemerintah. Selain itu, Hendi juga melihat perlu adanya transparansi dan kemudahan dalam proses perizinan dan pengadaan.
Menurutnya melalui kemudahan perizinan dapat mengundang investor untuk datang ke Kota Semarang dan dengan transparansi pengadaan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya pengusaha kepada Pemerintah.
“Kemudahan dan keterbukaan proses izin buktinya dapat meningkatkan partisipasi swasta untuk berinvestasi di Kota Semarang. Indikasinya yaitu jumlah hotel dan restoran yang meningkat. Jumlah hotel yang tadinya 180-an sekarang meningkat signifikan menjadi 800-an. Restoran yang tadinya 900-an sekarang mencapai 1.800-an. Kenaikannya sampai 200 persen. Dengan banyaknya investor yang membuka usaha di Kota Semarang, berarti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pajak retribusi yang akhirnya kembali lagi untuk membiayai pembangunan di kota Semarang,” terang Hendi.
Untuk proses pengadaan barang dan jasa, Hendi menerapkan keterbukaan dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu artinya dimulai dari proses perencanaan, kemudian pembangunan dan pelayanan termasuk sistem pelaporannya atau hilir.
Aplikasi pertama yang diluncurkan Hendi di awal masa kepemimpinannya adalah E-Government, yakni sebuah sistem yang bisa mengontrol proses pengadaan barang dan jasa dari hulu sampai hilir. Sementara dalam sistem perencanaan ada Monev, di mana masyarakat bisa melihat dinas mana yang serapan anggarannya lambat, maupun yang belum melakukan lelang.
Inovasi lain yang dicetuskan Hendi adalah E-Katalog lokal. Melalui E-Katalog lokal, proses e-katalog yang lama dapat dipercepat. Hendi mencontohkan jika perbaikan jalan dulu tanpa E-Katalog lokal membutuhkan waktu satu bulan paling cepat, tapi dengan E-Katalog lokal perbaikan jalan bisa selesai dalam 2 hari sampai 1 minggu," lanjutnya.
Untuk sistem pengawasan, Hendi melibatkan masyarakat, seperti pada kegiatan Jalan Sehat, Resik2 Kali, dan kunjungan ke sekolah yang sering dilakukan Hendi. Selain itu, bisa lewat LAPOR HENDI. Sedangkan dalam hal perizinan Hendi menciptakan berbagai inovasi dengan menjunjung konsep keterbukaan.
“Sekarang ini, di Kota Semarang dengan KRK, IUMK, IJus MELON, IPTB masyarakat bisa melihat izin yang diajukan sudah sampai mana, kendalanya di mana,” terang Hendi.
Dengan konsep Bergerak Bersama, Hendi berhasil menerapkan Sekolah Gratis untuk SD dan SMP Negeri, pelayanan kesehatan gratis, serta transportasi yang disubsidi. Ia bahkan menginisiasi sekolah SD dan SMP Swasta gratis pada tahun 2019.
“Tahun 2019, kami sedang menginisiasi Sekolah SD dan SMP Swasta Gratis. Namun, sayangnya masih ada penolakan dari sekolah swasta, khususnya yang favorit, tapi kepada sekolah swasta yang butuh bantuan untuk digratiskan, APBD sudah disiapkan," pungkas Hendi.
