Kemacetan Jakarta Ditargetkan Tuntas 10 Tahun, Biaya Rp571 Triliun
- Fajar GM - VIVA
VIVA – Presiden Joko Widodo mengatakan, rapat kabinet terbatas yang dihadiri pemerintah daerah terkait, seperti DKI, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan, memutuskan untuk mengintegrasikan persoalan keruwetan transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau Jabodetabek.
Akibat kemacetan yang sering terjadi, data Bappenas menyebut kerugian yang diakibatkan, bahkan mencapai Rp65 triliun. Namun, angka lain menyebut sampai Rp100 triliun.
"Dan, ini tadi sudah kita putuskan dalam jangka 10 tahun, harus bisa kita selesaikan dengan investasi kurang lebih Rp571 triliun," kata Presiden Jokowi, saat uji coba MRT di Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.
Investasi dengan jumlah itu tidak hanya berasal dari Pemerintah Pusat. Namun, juga berasal dari urunan Pemerintah Daerah DKI. Pula sektor swasta akan diberi ruang untuk ikut berinvestasi.
Hal itu, akan menyangkut pembangunan transportasi massal Jabodetabek dan pembenahan tata ruang, sanitasi, pemukiman hingga air bersih di Ibu Kota.
"Nantinya, Pemerintah DKI siap, Pemerintah Pusat juga akan menyiapkan diri, swasta juga bisa ikut masuk bagian-bagian yang bisa dimasuki swasta," kata mantan Gubernur DKI itu.
Di tempat yang sama, Gubernur DKI, Anies Baswedan mengatakan bahwa nantinya akan dilakukan konsolidasi bersama. Mengingat saat ini, seperti di Jakarta, masih terpisah-pisah kepengurusan transportasinya antara PT TransJakarta dan PT KCI, dan ada PT MRT.
"Itu, nanti akan dinaungi menjadi sebuah holding BUMD di kita, yang nanti sahamnya akan ada kepemilikan dari berbagai daerah," kata Anies.
Kepemilikan mayoritas akan dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, daerah-daerah lain juga bisa memiliki. Holding ini, lanjut Anies, diperlukan agar pembangunan ke depannya tidak terkendala oleh wilayah.
"Kalau BUMD itu mau membangun di Bogor bisa, bangun di Depok bisa. Tidak terkendala oleh wilayah," kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu. (asp)
