- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau semua kader partai politik yang memiliki kader di kabinet pemerintahan tetap memberikan peluang profesional kepada menteri tersebut. Bukan justru memengaruhi menteri ataupun mengganggu kinerjanya.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengingatkan, dengan gangguan parpol maka menteri bersangkutan sulit untuk profesional.
"Kami berharap semua menteri yang profesional atau dari parpol itu bekerja profesional dan parpol asalnya tak ikut campur tangan kepada kader partainya yang sedang jadi menteri. Karena itu akan menyulitkan menteri. Bayangkan saya seorang menteri, tapi saya juga kader partai tertentu, kalau sering digangguin, pasti dia sulit untuk profesional," kata Laode di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Maret 2019.
Laode memotret sejumlah kasus. Teranyar adalah kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Rommy, terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama RI.
Masih rangkaian kasus itu, KPK juga menyita uang senilai Rp180 juta ditambah US$30 ribu dari ruang kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin, yang juga merupakan kader PPP.
Laode menyerukan semua kader parpol tak mengganggu menteri yang berasal dari partai. Seharusnya didukung dengan sinergi yang baik. Bukan justru 'mengacak-acak' sistem yang sudah dibangun dengan baik.
"Jadi kami harap pada partai politik yang kadernya banyak menjadi menteri, berikan mereka kesempatan menjadi menteri, karena itu akan jadi nama baik partai politik itu sendiri," ujar Laode.
Klaim 40 Persen Pemilihnya Dukung Prabowo-Gibran, PPP Isyaratkan Siap Pindah Koalisi
PPP menyatakan peluang partai berlambang Kabah itu untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan diputus lewat forum Mukernas.
