- VIVA/Dwi Royanto
VIVA – Presiden Joko Widodo bersilaturahmi ke keluarga besar Pesantren Darussalam Timur Watucongol, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Maret 2019. Ditemani Gubernur Ganjar Pranowo serta sejumlah menteri Kabinet Kerja, Jokowi disambut ribuan warga dan santri.
Selain bertemu dengan Pengasuh Pesantren Darussalam Timur Watucongol, Agus Aly Qashyar, dan keluarganya, Jokowi juga menyempatkan berdialog dengan warga.
Satu kejadian menarik saat Presiden meminta perwakilan warga maju untuk menyampaikan aspirasi mereka. Seorang warga bernama Sugiyati yang tengah berdialog menyebut Jokowi dengan kiai.
"Saya itu pedagang di pasar, Pak. Anak saya kembar, sekarang sudah kelas 2 SMA. Sebentar lagi mau kuliah. Saya tidak punya biaya. Saya mohon dibantu, Pak, katanya sekarang ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mahasiswa," ujarnya.
Jokowi tidak langsung menjawab. Dia kemudian menanyakan dari hasil berdagangnya mendapatkan keuntungan berapa. Saat menjawab pertanyaan itu, Sugiyati membuat semua pengunjung tertawa. D”ia mengatak, “Antara Rp100 ribu sampai Rp500 ribu, Pak Kiai.”
Sebutan “Pak Kiai” untuk Jokowi itu membuat Presiden terpingkal-pingkal. Begitu pula dengan para hadirin, termasuk Ganjar Pranowo. "Baru kali ini saya dipanggil Pak Kiai," kata Jokowi, disambut tawa riuh para hadiri.
Seorang warga lain menimpali pernyataan Jokowi dengan mengatakan, "Amin, Pak, memang Bapak Bresiden itu kiai.”
Pemimpin Pesantren Darussalam Timur Watucongol, Agus Aly Qashyar, mengaku terharu dan sangat bangga dikunjungi oleh para pejabat penting. Menurutnya, momen itu sudah dituggu selama bertahun-tahun. "Alhamdulillah siang ini terkabul.”
Doa khusus juga diberikan kepada Jokowi dan sejumlah menteri. Ia berharap Jokowi selalu diberi kesehatan, sukses, dan dilancarkan semua yang dicita-citakan.
Presiden dalam sambutannya mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Ia berpesan, perbedaan politik tidak boleh menjadi penyebab perpecahan. "Kita ini bangsa besar yang beragam suku, bahasa, agama, ras. Jadi tidak boleh hanya karena Pilpres kita jadi terpecah belah," ujarnya.
