- VIVA/Diki Hidayat
VIVA – Hari Ke-2 Pelaksanaan USBN Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Garut Jawa Barat yang diikuti 134 SMP, Rabu 10 April 2019 ditemukan soal yang bemotif SARA. Dalam soal ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia tertulis soal dan setelah di cros cek ternyata jawabannya cenderung mendeskreditkan salah satu ormas sayap Nahdatul Ulama (NU).
Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama Kabupaten Garut telah melayangkan surat keberatan atas soal tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Garut, Hilman Umar Basori mengatakan bahwa dalam kesimpulan soal tersebut menggambarkan bahwa ormas sayap NU ( Banser) cenderung arogan dan Banser NU harus dibubarkan.
"Nah ini kesan kesimpulan dalam soal tersebut bahwa Banser harus dibubarkan karena arogan," ujarnya, Rabu 10 April 2019.
Hilman Umar lalu memperlihatkan soal no 9.
Cermati kedua kutipan teks berita Berikut!
Teks 1
Jakarta. CNN Indonesia -- Tokoh ulama Garut, Tatang Mustafa mengecam aksi pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan Bantuan (seharusanya Barisan) Ansor Serbaguna (Banser) Nahdatul Ulama (NU). Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Malangbong Garut mendesak angar anggota Banser NU segera menyampaikan permintaan maaf karena anggotanya telah menghina kalimat tauhid dan umat Islam di seluruh dunia.
Teks 2
JawaPos.com - Pasca adanya pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat saat peringatan hari santri oleh 3 anggorta Banser, mulai terdengar permintaan agar organisasi yang dipimp[in oleh Gus Yaqut itu dibubarkan. Alasannya, karena keberadaanya tidak berguna bahkan cenderung arogan.
Simpulan masalah utama dari kedua teks berita tersebut adalah....
(Ada empat pilihan A, B, C dan D)
Setelah di cross cek kuci jawaban dari pertanyaan tersebut berada pada jawaban A diantaranaya
Teks 1
Kecaman dan desakan agar anggota Banser NU pembakar bendera meminta maaf.
Teks 2
Permintaan agar Banser NU dibubarkan karena tidak berguna dan cenderung arogan.
Hilam menilai bahwa soal dan kunci jawaban tersebut mengandung sara karena akan menajadi polemik dikalangan masyarakat. pihaknya mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut kenapa soal seperti itu yang diberikan kepada siswa?
"Mungkin bisa dengan pesoalan lain untuk soal itu tidak membahas soal pembakaran bendera oleh oknum anggota Banser," katanya.
Hilman mengatakan, persoalan kasus pembakaran bendera telah selesai baik dilakukan secara kekeluargaan maupun secara hukum yang berlaku di negara Indonesia.
"Itu yang disayangkan oleh kami sebagai lembaga pendidikan Nahdatul Ulama," ujarnya.
Senada dengan Hilman, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut meminta Dinas Pendidikan untuk bertanggungjawab. Ketua MUI Garut. KH. Sirojul Munir mengatakan bahwa persoalan pembakaran bendera tersebut sudah selesai dengan ditegakannya hukum oleh pihak penegak hukum. Sehingga jika kasus tersebut diungkit kembali melalui soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tidak mendidik para siswa.
"Dengan dimunculkannya di soal USBN, ini bisa menimbulkan keresahan baru di tengah-tengah masyarakat dan hal tersebut sangat tidak mendidik terhadap anak didik," ujar Sirojul Munir, Rabu, 10 April 2019.
Setelah dipelajari isi soal tersebut Majelis Ulama Indonesia menilai bahwa isi soal tersebut mengandung unsur provokatif. Pihak MUI khawatir akan terjadi perdebatan di masyarakat yang menjurus bentrok fisik.
"Ini yang kami khawatirkan, adanya perdebatan dikalangan masyarakat yang akhirnya menimbulkan bentrok fisik," ujar Munir menjelaskan.
Munir meminta agar pihak yang membuat soal tersebut harus bertanggung jawab dan meminta maaf kepada masyarakat dan warga Nahdatul Ulama.
"Paling tidak harus minta maaf terhadap masyarakat terutama kepada warga NU," katanya menegaskan.
