- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menegaskan tidak ada sangkut paut dengan proses proyek Meikarta, baik secara pemerintahan maupun pribadi.
"Jadi saya kalau terkait Meikarta, semua di luar proyek Meikarta secara pribadi tidak ada sangkut pautnya sebelum saya dilantik. Kalau posisi saya sebelumnya Wali Kota Bandung," ujar Ridwan di Bandung, Kamis, 11 April 2019.
Menurutnya, arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak menyoroti soal Meikarta pun telah dilaksanakan. “Termasuk saya sangat taat hukum terhadap arahan KPK untuk tidak mendiskusikan apa pun terkait dengan Meikarta," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Emil ini menyatakan, soal tata ruang sepenuhnya berada di kewenangan dinas terkait.
“Saya enggak perlu menjawab lagi, jawaban saya sudah jelas. Itu pesan dan akan kita jadikan pesan seterusnya. Ikuti prosedur. Prosedur itu kan tidak langsung ke kepala daerah ada dinas tata ruang dan sebagainya,” katanya.
Nama Ridwan Kamil disebut di sidang kasus suap proyek Meikarta senilai Rp16,1 miliar oleh salah satu terdakwa Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlailli.
“Jadi Hendry inilah mengajak saya untuk nemuin Pak RK (Ridwan Kamil). Waktu itu Pak RK sudah dilantik sebagai gubernur (Jawa Barat), tapi pertemuan itu enggak pernah terjadi,” ujar Neneng seusai sidang di ruang 1 Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung.
Neneng juga mengaku tidak tahu betul apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Bahkan, Neneng mengaku Hendry sudah tidak memiliki kewenangan karena tidak menjabat lagi sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
“Hendry Lincoln yang menginisiasi semua, di mana Hendry Lincoln sudah bukan atasan saya waktu itu tapi memonitor perkembangan proses penyelesaian proses RDTR,” katanya. (ase)
