VIVA – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengapresiasi berbagai program modernisasi alat pertanian dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, saat ini pemerintah melalui Kementan patut diapresiasi atas berjalannya program modernisasi alat pertanian dan juga subsidi benih dan pupuk. Walaupun masih banyak yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.
"Di sisi lain, menutup diri dari opsi pangan dengan harga yang lebih terjangkau dengan harapan bisa mencapai swasembada pangan merupakan suatu tindakan yang disayangkan," kata Assyifa Szami Ilman, Senin (15/4).
Ilman mengatakan, saat ini pemerintah bisa mulai fokus untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Karena kalau semua orang mengonsumsi produk impor, tentunya petani lokal tidak akan memiliki pembeli.
Oleh karena itu, ujar dia, petani lokal perlu dapat dukungan untuk bisa bersaing dengan petani internasional dengan skema program yang dapat membantu mendorong biaya produksi lebih rendah.
Ia mengingatkan bahwa swasembada pangan di Indonesia yang terjadi pada era Orde Baru membutuhkan persiapan selama 15 tahun, yaitu mulai 1969 hingga 1984, dan biaya anggaran yang sangat besar.
Persiapan dan anggaran yang besar hanya mampu mewujudkan swasembada pangan selama kurang dari sepuluh tahun, yaitu pada 1984 hingga 1990. Selain itu, menutup diri dari perdagangan pangan internasional juga meningkatkan risiko kelangkaan pangan di saat bencana, apalagi Indonesia juga merupakan negara yang dikenal memiliki potensi bencana yang sangat beragam.
"Program-program peningkatan produktivitas petani dan yang bersifat menekan biaya produksi patut untuk digalakan, tapi bukan serta-merta untuk mencapai swasembada pangan, melainkan memastikan keterjangkauan pangan bagi konsumen dan menghindari ketergantungan terlalu tinggi dari perdagangan internasional," ujarnya.
Ilman melanjutkan, ketahanan pangan adalah kunci untuk keberlanjutan pembangunan bangsa. Dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan dengan tidak membatasi asal sumber pangan tersebut, pemerintah secara tidak langsung juga telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menyampaikan apa saja langkah yang dilakukan Kementan untuk mewujudkan program Pembangunan Pertanian Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045.
“Untuk mewujudkan lumbung pangan Dunia tahun 2045 ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan salah satunya yaitu dengan pendekatan modernisasi pertanian. Kita akan mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian sehingga akan lebih efisien, lebih murah dengan kualitas produk yang lebih baik,” tutur Sarwo Edhy.
Adanya bantuan alsintan berikan kepada petani/kelompok tani memang menjadi tanda beralihnya pertanian Indonesia dari tradisional menuju modernisasi. Bahkan sejak tiga tahun terakhir, kini sawah di tanah air dengan mudah terlihat petani menggunakan alsintan, baik saat pengolahan lahan, tanam hingga panen.
Sarwo Edhy mengakui, dengan alsintan bukan sekadar membantu petani mengatasi makin berkurangnya tenaga kerja pertanian, tapi juga lebih efisien dalam mengerjakan usaha tani. Pemerintah telah memberikan bantuan alsintan sekitar 720 ribu unit dengan berbagai jenis.
Data Ditjen PSP, sejak tahun 2015, pemerintah memberikan bantuan alsintan sebanyak 54.083 unit, tahun 2016 sebanyak 148.832 unit, pada tahun 2017 sebanyak 82.560 unit, dan pada tahun 2018 sebanyak 112.525 unit. Alsintan tersebut telah diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani, UPJA dan brigade alsintan.
Sedangkan tahun 2019, Kementan akan mengalokasikan alsintan sebanyak 50 ribu unit. Alsintan tersebut berupa Traktor Roda dua (20 ribu unit), Traktor Roda empat (3 ribu unit), Pompa Air (20 ribu unit), Rice Transplanter (2 ribu unit), Cultivator (4.970 unit) dan Excavator (30 unit).
