Menurut Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, setidaknya ada 6 daerah di Jawa Tengah yang memiliki kerawanan konflik politik tinggi dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah Solo Raya, Banyumas, Temanggung, Pekalongan, Pati, dan Kota Semarang.
Untuk itu, memasuki masa tenang Pemilu ini Wali kota Semarang Hendrar Prihadi meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk turun mengawal proses Pemilu tahun 2019.
Hendi, sapaan akrab Wali Kota, menekankan agar seluruh jajarannya meningkatkan kepekaan terhadap praktik-praktik kecurangan Pemilu yang mungkin terjadi, salah satunya berupa money politics atau politik uang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel di halaman Balaikota Semarang, Senin (15/4).
Instruksi yang diberikan oleh Wali Kota Semarang tersebut ditegaskan guna mencegah potensi konflik karena adanya proses Pemilu yang tidak sesuai aturan berlaku. “Salah satu yang kita takuti adalah Pemilu berlangsung dengan tidak aman atau geger karena ada kecurangan,” pungkas Hendi.
"Kalau hari tenang seperti ini, kecurangannya pertama adanya di wilayah money politics, sedangkan yang kedua dalam proses perhitungan suara," lanjutnya.
Ia pun menyebutkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberi atau menjanjikan uang serta materi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pelanggaran kampanye dengan hukuman pidana.
Bahkan, secara khusus dalam undang-undang tersebut disebutkan bila praktik money politics dilakukan pada masa tenang, maka diancam hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda Rp48.000.000.
Dalam kesempatan tersebut, Hendi juga menegaskan bahwa mengawal proses Pemilu juga adalah bagian dari tanggung jawab moril para PNS sebagai abdi negara.
“Kita ingin masyarakat belajar demokrasi dengan baik, memilih pemimpin yang memang dekat dengan hati nurani mereka, bukan pemimpin yang memberi amplop lima puluh ribu, dua puluh ribu, seratus ribu. Itu bukanlah sesuatu yang baik,” paparnya.
"Pemilu ini harus berjalan selayaknya pertandingan yang berlangsung secara fair, sebagai pendidikan masyarakat Kota Semarang untuk berdemokrasi dengan baik dan memilih pemimpin karena program kerja dan pilihan hati, bukan karena uang yang diberikan," tekan Hendi.
Sementara, terkait potensi kecurangan dalam perhitungan suara, Wali Kota Semarang tersebut berharap jajarannya di kecamatan dan kelurahan dapat siap mengamankan surat suara pasca pencoblosan. “Pastikan semua surat suara dari TPS itu bisa langsung ke kantor kecamatan pada hari itu sesegera mungkin, setelah selesai coblosan,” pesannya.
Di sisi lain, pada apel tersebut Hendi juga meminta agar para PNS dapat berperan aktif mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. “Tanggal 17 April memang hari libur nasional, namun demi komitmen sebagai warga bangsa Indonesia, kita harus sempatkan datang ke TPS untuk mencoblos,” ajak Hendi.
