- Kemenag
VIVA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin segera membahas realisasi penambahan 10 ribu kuota jemaah haji dengan Komisi VIII DPR RI, sekaligus membahas realisasi pelayanan bagi para jemaah. Rapat dengan DPR, menurut menag, akan digelar pada Selasa, 23 April 2019, pekan depan.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini, membahas antara lain tindak lanjut tambahan kuota haji yang diberikan otoritas Arab Saudi. Ratas dihadiri sejumlah menko dan menteri terkait.
Antara lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Hadir pula, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Menteri BUMN Rini Soemarno.
Menag Lukman mengatakan, Kementerian Agama akan berupaya merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas pelayanan bagi 10 ribu jemaah yang masuk kuota tambahan. Upaya tersebut akan dibahas bersama dengan DPR, termasuk terkait anggarannya.
"Karena konsekuensi dari tambahan 10 ribu jemaah adalah perlunya disediakan anggaran," kata Lukman saat ditemui usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis, 18 April 2019.
Anggaran tambahan yang harus dipersiapkan, kata menag, tidak hanya untuk jemaah, tapi juga terkait penambahan petugas. Bertambahnya jemaah otomatis akan menambah kelompok terbang (kloter). Karenanya, tambahan petugas kloter juga pasti diperlukan.
Kebutuhan anggaran ini, sebagian akan didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagian lainnya, lanjut menag, akan didapatkan dari efisiensi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama.
"Terakhir tentu juga anggaran akan didapat dari APBN kita, khususnya untuk membiayai petugas-petugas kita. Namun besarnya anggaran belum bisa saya sebutkan karena sedang terus kita hitung," tuturnya.
"Nilai pasti kebutuhan anggarannya baru akan diumumkan setelah dirapatkan bersama Komisi VIII DPR RI," ujarnya.
Lukman menambahkan, 10 ribu kuota tambahan tersebut akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh provinsi di Indonesia. "Prioritas utamanya adalah bagi lansia. Jadi lansia dan para pendampingnya, dan para jemaah yang lain," terang menag.
