Isi Lengkap Surat MUI Sorong Minta Ma'ruf Amin Mundur dari Cawapres
- Istimewa
VIVA – Majelis Ulama Indonesia Sorong menerbitkan surat terbuka pada 22 April 2019. Surat ditujukan kepada KH. Ma'ruf Amin berkaitan dengan keikutsertaannya dalam Pemilu Presiden 2019.
Surat Terbuka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong itu Nomor 060/MUI-KS/IV/1440 Hijriah, tertanggal 22 April 2019.
Di dalam surat terbukanya, MUI Sorong mendesak Ma'ruf Amin mengundurkan diri dari posisi cawapres saat ini. Alasannya, dalam Pemilu 2019, tim pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin diduga melakukan kecurangan. Untuk menghindari dosa dan murka Allah SWT, MUI Sorong mendesak Ma'ruf mengundurkan diri saja.
Surat terbuka ditandatangani Ketua MUI Sorong H. Abdul Manan Fakaubun dan Sekretaris MUI Sorong, Agung Sibela, disertai cap stempel.
Berikut isi lengkap surat terbuka itu:
SURAT TERBUKA
NO:060/MUI-KS/IV/1440 H
Kepada Yth:
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin
Bismillah...
Mengamati perkembangan hasil pemilu dan khususnya pemilihan Presiden yang mempertontonkan Kecurangan, Intimidasi, Penghilangan serta Pengerusakan Kotak san Surat Suara yang terjadi merata di seluruh Indonesia, maka kami dengan kerendahan hati ingin mengingatkan kepada Bapak Kyai yang mulia agar:
1. Sebagai Ulama dan Tokoh Umat, Kami mohon agar Bapak mengambil sikap atas ke Zholiman yang dibuat oleh Tim 01, dengan berbagai macam bentuk kecurangan tersebut, kalau tidak kami sangat khawatir datangnya Murka Allah bagi Rakyat Indonesia.
2. Kalaupun Bapak Jokowi bersama Bapak Kyai menang dalam perhelatan ini haruskah dengan cara-cara curang yang tidak bermartabat dan sangat bertentangan dengan syarat Islam.
3. Untuk menghindari dosa yang lebih besar maka,sebaiknya Bapak Kyai yang terhormat mengundurkan diri sebagai bentuk jiwa kesatiraan seorang muslim sejati, jangan ikut dengan orang lain karena kata Nabi SAW sebagaimana Hadist yang sering bapak sampikan bahwa ”Barang siapa yang mengikuti suatu kaum,maka dia sama dengan kaum itu,” kami tidak rela bila bapak akan digolongkan dengan mereka pelaku kecurangan tersebut.
4. Bila bapak mundur tolong ajak juga TBG, YM, dan YIM, kami sayang Ustadz yang mulia.
Demikian Surat Terbuka ini kami sampaikan semoga menjadi Berkah bagi Bangsa dan Tercinta ini.
Tanggapan MUI pusat
Majelis Ulama Indonesia sangat menyangkan terbitnya surat desakan dari MUI Kota Sorong yang meminta agar Ma'ruf Amin mengundurkan diri sebagai calon wakil presiden.
Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, dalam keterangan yang diterima VIVA, Jumat, 26 April 2019, menanggapi surat terbuka MUI Sorong itu.
"Kami sangat menyayangkan terbitnya surat tersebut karena tidak mencerminkan jati diri organisasi MUI yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, netralitas, imparsialitas, keadilan dan akhlakul karimah," ujar Zainut.
Ia menjelaskan bahwa MUI merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Sebagai sebuah institusi, MUI netral dan menjauhkan diri dari kepentingan politik praktis.
"MUI berkomitmen untuk menjunjung tinggi politik keumatan dan kebangsaan," ujarnya.
Untuk itu, setiap kebijakan, tindakan atau aktivitas pengurus MUI di setiap tingkatan tidak boleh menarik institusi MUI masuk ke ranah politik praktis, karena hal tersebut berlawanan dan bertentangan dengan jati diri, dan Pedoman Peraturan Organisasi MUI.
Dalam rapat Pimpinan Harian Dewan Pimpinan MUI Pusat pada Selasa, 23 April 2019 berpendapat bahwa surat terbuka MUI Kota Sorong tersebut dinilai menyalahi mekanisme, kaidah dan ketentuan PD/PRT MUI karena sudah masuk ke ranah politik praktis, dan tidak mengindahkan norma kepatutan dan jati diri organisasi MUI.
Atas dasar pertimbangan tersebut, DP MUI Pusat menyepakati untuk memberikan teguran dan peringatan kepada pimpinan MUI Kota Sorong dan meminta kepada pimpinan MUI Kota Sorong agar menjaga netralitas institusi MUI dari politik praktis, sebagaimana diamanatkan oleh PD/PRT MUI.
DP MUI Pusat juga mengingatkan kepada MUI Kota Sorong agar hal-hal terkait dengan proses pemilu yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan serta diduga terjadi adanya pelanggaran terhadap ketentuan pemilu, agar disalurkan sesuai mekanisme hukum yang telah tersedia, yakni ke Bawaslu, DKPP, dan MK.
"Kami juga meminta pengurus MUI Kota Sorong agar segera melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka menjaga suasana masyarakat tetap aman dan kondusif, serta menjunjung tinggi suasana ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah," ujarnya.
