- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupi turut menyaksikan penandatanganan kerja sama atau MoU antara Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN.
Kerja sama itu untuk mengoptimalkan pendapatan dan penertiban barang milik lembaga daerah se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, Senin, 29 April 2019. Hal itu dikemukakan juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, hari ini.
Penandatanganan tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, dan Direktur Utama Bank BJB. "Kerja sama ini merupakan salah satu upaya KPK, dalam pemberantasan korupsi terintegrasi," kata Febri melalui pesan singkat.
Melalui kerja sama ini, lanjut Febri, pemerintah daerah akan mengimplementasikan aplikasi alat rekam data transaksi secara online. Data tersebut bisa dipantau secara real time. Dengan begitu, semua transaksi akan terekam dan menutup celah korupsi.
Sementara itu, perjanjian kerja sama antara Pemda dengan Badan Pertanahan Nasional meliputi, sertifikasi tanah pemerintah untuk mendorong penertiban aset pemerintah daerah, koneksi host to host untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kemudian, penggunaan data bersama zonasi nilai tanah dalam konteks optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota, dan pendaftaran tanah sistemik lengkap.
Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, kegiatan akan dilanjutkan dengan workshop implementasi host to host BPHTB Pemda se-Jawa Barat, dengan BPN Provinsi Jabar.
Adapun untuk penertiban aset daerah akan digelar rapat koordinasi penertiban aset dengan BPN, Polda, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. (asp)
