- VIVA/Ifan Beto
VIVA – Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, Brigadir Jenderal Polisi Suroto, membenarkan video ratusan anggota polisi yang mengamuk di Markas Polres Halmahera Selatan, Senin, 28 April 2019.
Suroto juga membenarkan ratusan polisi itu mengamuk lantaran masalah pembayaran honor pengamanan Pemilu 2019.
"Ini hanya miskomunikasi saja. Kita memang mendapatkan anggaran dari PAM pengamanan itu indeksnya per orang Rp171.000. Di mana uang saku Rp53 ribu, makan Rp97 ribu, jasa angkut logistik Rp12 ribu, bekal kesehatan Rp 9 ribu, total Rp171 ribu per hari," ujar Suroto saat memberi keterangan pers di kantornya.
Pemberian honor kepada anggota, kata Suroto, hanya diberikan tiga hari di waktu pemungutan, penghitungan suara, dan pleno. Namun, karena pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat PPK sering molor dari jadwal yang ditetapkan, menurut Suroto, maka anggota meminta dilebihkan.
Penghitungan di TPS kemarin terhitung tanggal 18-19 April. Padahal, kata Suroto, anggota yang berangkat mengawasi kotak suara mulai tanggal 14 April. Sehingga, selisih honor yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja mereka.
"Hak anggota tetap kami tidak potong. Berkaitan dengan ini saya sudah menurunkan Wakapolda, Dirkrimsus, Karo Ops dan Propam untuk melakukan investigasi ke Halamahera Selatan ," tegas Suroto.
Ia menjelaskan, Polres Halmahera Selatan memiliki anggaran tersendiri untuk pengamanan pemilu dan bukan tanggung jawab Polda Maluku Utara. Selesai masalah ini, Suroto menegaskan, semua anggaran pengamanan polres di wilayah Maluku Utara akan dievaluasi.
Kapolda membantah bila dalam aksi ada anggota yang mengancam akan melakukan aksi mogok pengamanan pemilu bila permasalahan honor tidak diselesaikan.
"Tak ada itu. Kebetulan anggota Polda ada Brimob satu peleton, Sabara satu peleton, dan pleno tetap berjalan," kata Suroto.
Laporan Ifan Gusti
