MUI Tegaskan Tak Terkait Ijtima Ulama III

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi
Sumber :
  • Antara

VIVA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan Ijtima Ulama III yang diinisiasi oleh beberapa orang, secara program maupun kelembagaan. 

Beri Dukungan, Habib Bahar Ultimatum Anies-Cak Imin: Jangan Sampai Berkhianat

MUI tidak memiliki tanggung jawab langsung maupun tidak langsung terhadap semua poses pelaksanaan, maupun hasil keputusannya.

"Jika ada pengurus MUI yang mengikuti kegiatan tersebut maka dipastikan bahwa kehadirannya tidak mewakili institusi MUI tetapi atas nama pribadi," ujar Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan yang diterima VIVA di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019. 

Ikut Ijtima Ulama, Habib Bahar Siap Dukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024

Ia menjelaskan, MUI memiliki forum ijtima ulama yang dikenal dengan ijtima ulama komisi fatwa. Ijtima itu diselenggarakan setiap tiga tahun sekali dan diikuti oleh pimpinan komisi fatwa MUI seluruh Indonesia, pimpinan komisi fatwa dari ormas-ormas Islam tingkat pusat. 

Selain itu, ijtima diikuti pimpinan dan pengasuh pondok pesantren, pimpinan lembaga Islam dan utusan perguruan tinggi agama Islam, sehingga keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI memiliki tingkat representasi dan kedudukan yang sangat tinggi. "Ijtima ulama komisi fatwa MUI membahas dan menetapkan berbagai masalah keagamaan dan kebangsaan," katanya. 

Anies - Cak Imin Teken Pakta Integritas Ijtima Ulama, FPI Bisa Dipulihkan Lagi?

Sementara itu, fatwa atau pendapat keagamaan MUI terdiri atas masalah keagamaan sehari-hari (waqi’iyah), masalah keagamaan yang bersifat tematis (maudhu’iyah), dan masalah perundang-undangan (qanuniyah) serta masalah strategis kebangsaan lainnya. "Ijtima ulama komisi fatwa MUI tidak membahas masalah politik praktis," ujarnya. 

MUI menghormati perbedaan aspirasi politik umat Islam, serta mendorong agar umat menyikapi perbedaan tersebut dengan cara dewasa dan tidak menimbulkan perpecahan.

Zainut mengingatkan, kepada semua pihak bahwa pemilu merupakan agenda nasional yang harus dikawal dan sukseskan bersama. Selain itu, harus memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan dengan demokratis, jujur, adil, dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. 

"Tidak boleh atas nama apa pun agenda kenegaraan yang sangat penting ini terganggu, apalagi diintervensi oleh kelompok kepentingan yang memiliki niat jahat akan membelokkan arah demokrasi di Indonesia," tuturnya. 

Dua hari lalu, Ijtima Ulama III digelar di Hotel Lor In, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan itu dihadiri beberapa anggota MUI di antaranya Yusuf Muhammad Martak dan Zaitun Rasmin.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya