VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI konsisten melayani masyarakat segmen mikro, kecil dan menengah. Termasuk termasuk dalam program Kartu Tani yang dicanangkan Kementerian Pertanian (Kementan).
Direktur Ritel dan Menengah BRI, Supari menyatakan, BRI menerbitkan Kartu Tani tujuannya turut sejahterakan petani lewat integrasi fiturnya yang mudah dan sederhana.
Dikatakannya, BRI fokus mengembangkan database Kartu Tani agar seluruh data petani dapat terekam sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran.
"Membeli data memang mahal, kami akui harga data lebih mahal dari emas. BRI saja sudah gelontorkan Rp 5-6 triliun untuk pengembangan database Kartu Tani, ujar Supari, Sabtu (4/5).
Hingga saat ini, Supari mengklaim sudah ada kurang lebih 5 hingga 6 juta data petani yang sudah terekam di Kartu Tani ini. Nantinya jika database ini terus dikembangkan, pemerintah akan memiliki big data dan risk management yang baik sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat dan efektif.
Sementara, Kartu Tani memang wajib dimiliki petani agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Tidak hanya dapat membaca alokasi dan transaksi pupuk bersubsidi, kartu ini juga dapat digunakan dalam transaksi perbankan umum seperti menerima dan mentransfer uang.
"Ke depannya, diharapkan bukan hanya pupuk yang difokuskan dalam kartu ini namun juga bibit berkualitas," tambahnya.
Sementara, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, Kementan akan menjadikan Kartu Tani sebagai kelengkapan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet).
“Keunggulan dari Kartu Tani ini antara lain single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, dan multifungsi,” kata Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy menjelaskan, ketersediaan data yang lengkap dan akurat dalam kartu tani memiliki banyak kegunaan. Pertama, sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi Pemerintah. Kedua, tranparansi penyaluran dana subsidi melalui sistem perbankan bagi Kementerian Keuangan. Ketiga, data kebutuhan pupuk secara akurat sampai tingkat pengecer bagi Pupuk Indonesia.
Keempat, bagi Bulog dapat memproyeksikan potensi panen di suatu daerah melalui data pupuk subsidi yang disalurkan, sehingga dapat segera menyerap hasil panennya, menerima dana secara utuh dan membeli pupuk subsidi sesuai kuota yang diberikan bagi petani.
“Sedangkan keunggulan kelima adalah bagi dinas pertanian dapat mengetahui produktivitas lahan suatu daerah. Kartu Tani diharapkan menjadi era baru untuk menyejahterakan petani Indonesia,” kata Sarwo Edhy.
