- VIVA.co.id/ Ridho Permana
VIVA – Rekapitulasi suara Pemilu Serentak 2019 masih dilakukan, dukungan pun terus mengalir untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Kali ini, dukungan datang dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di depan gedung KPU, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.
Koordinator Lapangan aksi PP Pemuda Muhammadiyah, Dedi Irawan menilai, gelaran pemilu serentak telah usai dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan amanat konstitusi. Meski pelaksanaan pemilu masih menyisakan problem teknis yang menjadi perdebatan bagi beberapa kalangan masyarakat, tetapi itu tidak mengurangi substansi penyelenggaraan yang demokratis.
"Adanya dugaan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilu hingga kini masih dipersoalkan di masyarakat, khususnya terkait teknis penyelenggaraan. Oleh karenanya, segala bentuk dugaan kecurangan atas pemilu tersebut selayaknya dilaporkan melalui mekanisme hukum seperti Bawaslu, kepolisian, DKPP dan MK," kata Dedi.
Dedi menuturkan, upaya generalisasi atas kasus-kasus kecurangan, serta derasnya kampanye protes dan penolakan hasil pemilu adalah upaya delegitimasi lembaga penyelenggara. Selain itu, merupakan sikap tendensius yang bertentangan dengan demokrasi.
"Apalagi mengarah pada upaya people power yang justru akan memprovokasi masyarakat untuk menolak hasil pemilu yang sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada," ujarnya.
Berikut pernyataan sikap PP Pemuda Muhammadiyah terkait persoalan gelaran Pemilu 2019:
1. lkut berduka atas wafatnya penyelenggara pemilu yang menjalankan tugas negara dan mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
2. Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu yang telah bekerja keras dalam memastikan terlaksananya pemilu dengan baik.
3. Mendukung KPU dan Bawaslu untuk tetap istiqomah menyelesaikan proses yang sedang berjalan sampai waktu yang sudah ditentukan.
4. Mengimbau kepada semua komponen masyarakat untuk bersabar menunggu hasil perhitungan suara secara resmi yang dilakukan oleh KPU.
5. Mengimbau kepada semua pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu, untuk menempuh jalur konstitusional dan tidak perlu melakukan tindakan di luar mekanisme hukum yang dapat memancing emosi masyarakat dan mendelegitimasi penyelenggara.
