Tersertifikasi, 1.173 Prajurit TNI AD Bisa Dilibatkan Bangun Bendungan
- VIVA/Ridho Permana
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng TNI Angkatan Darat (AD) untuk turut menjamin kompetensi para prajurit dalam membangun infrastruktur, terutama di daerah perbatasan atau rawan konflik yang perlu penanganan khusus.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, pembangunan infrastruktur memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk militer. Hal ini sudah terbukti di mana tidak sedikit proyek infrastruktur, terutama di daerah rawan yang mendapat penjagaan militer. Bahkan, mereka pun terjun langsung dalam pelaksanaan konstruksi.
Basuki memberikan apresiasi kepada Zeni TNI AD yang turut menjalankan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada pembangunan konstruksi harus memiliki kompetensi dan kualitas yang terjamin melalui sertifikat.
"Untuk itu kini saatnya TNI AD pun mendapat sertifikasi kompetensi tenaga kerja,” kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.
Menurut dia, selama ini keterlibatan TNI di bidang infrastruktur tidak hanya jalan dan jembatan, seperti Jalan Trans Wamena-Mumugu serta Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan dan Papua. TNI juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur pascabencana seperti di Pidie Aceh, Garut Jawa Barat, Lombok NTB, Palu Sulawesi Tengah, serta erupsi Gunung Sinabung.
"Untuk itu ke depannya kalau diizinkan, para prajurit yang sudah disertifikasi ini bisa dilibatkan dalam proyek pembangunan bendungan agar memperoleh pengalaman," ujarnya.
Kegiatan sertifikasi 1.173 prajurit Zeni Angkatan Darat di wilayah DKI Jakarta, merupakan usulan dari Direktorat Zeni Angkatan Darat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Permintaan ini akan terus ditindaklanjuti oleh Ditjen Bina Konstruksi, dengan menginstruksikan ke semua Balai Jasa Konstruksi Wilayah di seluruh Indonesia. Mereka diminta untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi bagi prajurit Zeni AD tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia.
Para prajurit Zeni TNI AD akan mendapatkan pembekalan, dengan materi regulasi peraturan jasa konstruksi dan materi keselamatan serta kesehatan kerja konstruksi (K3). Selanjutnya, para peserta akan melaksanakan proses sertifikasi menggunakan metode wawancara yang dilakukan oleh tim assesor dari LPJKP DKI Jakarta.
