Mabes: Anggota Polri Tidak Boleh LGBT

Ilustrasi polisi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Polri angkat bicara terkait kabar adanya gugatan eks anggota Polri yang dipecat lantaran memiliki orientasi seksual menyimpang. Eks anggota bernama TT tersebut menggugat Polda Jawa Tengah.

img_title Baim Wong Tetiba Tulis Pesan Terbuka untuk Penyuka Sesama Jenis, Singgung Ayat Alquran Hingga Kisah Nabi Luth

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, perilaku seks menyimpang termasuk melanggar norma agama dan kesopanan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Anggota Polri, kata Dedi, harus mematuhi norma kesopanan dan agama yang tercantum dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

img_title Kemenag Targetkan Materi Edukasi Pencegahan LGBTQ Masuk Kurikulum Akhir 2026

"Tercantum pada pasal 19 ayat 1 'Pasal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya: pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia'," kata Dedi kepada VIVA, Sabtu, 18 Mei 2019.

Meskipun dalam pasal tersebut tak dijelaskan secara khusus soal perilaku seks menyimpang gay. Namun, Dedi menuturkan perilaku gay sudah termasuk bertentangan dengan norma agama dan kesopanan.

img_title Soal Grup Chat LGBT Berisi Anak SD dan SMP, Menteri PPPA: Harus Ditangani Secara Tegas!

"Pada norma agama dan kesopanan jelas bahwa LGBT masih menjadi hal yang tabu oleh agama dan tidak diakui secara yuridis oleh negara, sehingga dari hal tersebut tersirat bahwasanya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual," kata Dedi.

Selain melanggar UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, anggota Polri yang melakukan penyimpangan seksual melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 14 tahun 2011. Dalam Perkap tersebut, setiap anggota Polri terikat dan wajib menaati Kode Etik Profesi Kepolisian.

"Anggota Polri terikat dan wajib mentaati Kode Etik Profesi Kepolisian Perkap 14 Tahun 2011 tersebut pada Pasal 7 ayat 1 poin b 'Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri' dan pada Pasal 11 disebutkan Anggota Polri wajib 'Menaati, menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum'," kata Dedi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Maka dari itu, setiap anggota Polri yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari institusi Polri.

"Sehingga apabila hal tersebut sesuai ketentuan pada pasal 20 dan 21 perihal dan sanksi hukuman dan tindakan, bagi anggota Polri yang melanggar dapat diberikan sanksi dan hukuman berupa rekomendasi PTDH," kata Dedi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut