Soal Pemilu, 108 Purnawirawan TNI-Polri: Kedaulatan Rakyat Dirampas

Purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur

VIVA – Sebanyak 108 purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menyatakan berada di pihak rakyat, yang hak kedaulatannya sedang diselewengkan. 

135 Purnawirawan TNI-Polri Ajukan Amicus Curiae ke MK Terkait Sengketa Pilpres

Ketua Acara Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, saat ini bangsa dan negara sedang mengalami kondisi politik yang tidak stabil. Sebab, hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi dirampas.

"Bagaikan Ibu pertiwi yang sedang diperkosa. Dengan terjadinya kecurangan Pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis, dan massif, ditambah dengan keadaan ekonomi yang sangat membebani rakyat yang dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Tyasno saat konferensi pers di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.

Polri Ternyata Masih Tetap Gunakan Istilah KKB Ketimbang OPM, Ini Alasannya

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyerukan seluruh masyarakat bersama dalam semangat kebangkitan nasional untuk menyelamatkan kedaulatan negara dan masa depan bangsa Indonesia, dari bahaya konflik suku, agama, golongan yang dapat memicu disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Tyasno juga mengajak para purnawirawan TNI-Polri tetap konsisten sebagai patriot bangsa, yang bertaqwa bagi Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam kondisi damai maupun genting, demi bangsa dan negara. 

Kapolri Singgung Konflik Gaza saat Ngomong soal Soliditas TNI-Polri

"Kita harus selalu bersama dan berpihak kepada rakyat yang sekarang ini hak kedaulatannya sedang diselewengkan. Kami sebagai generasi pendahulu, berpesan kepada prajurit TNI- Polri saat ini bahwa kita adalah anak kandung rakyat Indonesia yang selalu dituntut membela rakyat, untuk memperjuangkan hak kedaulatannya," kata Tyasno.

Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) itu, ini saatnya TNI menunjukkan pada rakyat jati diri sebagai Tentara Rakyat dan Polri sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Ia mengingatkan pesan moral 8 Wajib TNI dan Polri untuk tidak sekali-kali merugikan rakyat dan tidak sekali-kali menakuti, serta menyakiti hati rakyat.

"Secara khusus kami sampaikan kepada pihak-pihak tertentu, agar tidak memanfaatkan Pemilu 2019 untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri serta kelompoknya. Karena rakyat Indonesia semakin cerdas dan mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi," kata Tyasno. (ren)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya