Demokrat Ungkap Paradoks Polisi Soal Peluru

Politisi Demokrat, Syarief Hasan, dan Taufiqurrahman, mengunjungi korban di RSUD
Sumber :
  • Istimewa.

VIVA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, terdapat paradoks aparat Kepolisian mengenai peluru yang digunakan pada saat kejadian 21-22 Mei 2019, di sekitar Kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

img_title Brigjen Susatyo soal Penetapan Tersangka Makar: Masih Kumpulkan Bukti

Saat membesuk enam orang korban yang masih dirawat di RSUD Tarakan dan memberikan santunan, Syarief mendapati ada korban yang mengalami luka tembak hingga harus dioperasi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Karena menurut polisi, mereka tidak membawa peluru. Tetapi, rata-rata mereka ini lukanya dari tembakan peluru. Ini paradoks sekali ya," kata Syarief melalui keterangan tertulisnya, Sabtu 25 Mei 2019.

img_title Pemilik 6 Rumah yang Digeledah soal Dugaan Makar Terkuak! Milik Kombes Iman Imanuddin dan Brigjen Tedjo Kusumo

Karena itu, partai berlambang Mercy tersebut meminta, agar ada pengusutan secara tuntas dan gamblang mengenai luka tembak yang diderita para korban. Terlebih, korban yang dirawat inap di RSUD Tarakan, tergolong masih di bawah umur.

"Bagaimana pun, ini rakyat dan peluru ini dibeli rakyat Indonesia, kok jadi senjata makan tuan? Kita prihatin sekali. Untuk itu, Demokrat meminta kasus ini diungkap secara gamblang agar masyarakat tahu," tegasnya.

img_title Benny K Harman Merasa Aneh Bila UU ITE Diterapkan di Kasus Penyadapan Prabowo: Ini Makar!

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, yang ikut dalam rombongan, menyatakan bahwa adanya korban yang rata-rata masih berusia muda tersebut, merupakan pelanggaran serius. Mengingat, pemerintah Indonesia pernah ikut terlibat saat melakukan ratifikasi konvensi PBB.

"Ini masuk dalam kategori penyiksaan (torture)," katanya.

Sebagai wakil rakyat dari DKI Jakarta, Taufiqurrahman juga ingin memastikan pelayanan dari RSUD Tarakan sudah tepat, serta berharap tidak ada lagi biaya yang dibebani kepada korban kejadian 22 Mei 2019. Alasannya, karena rumah sakit itu milik pemerintah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami juga harap, pemerintah bertanggung jawab, minimal pasien tidak ada lagi yang dibebani biaya perawatan dan biaya pemulihan pascaperawatan," kata dia.

Lebih lanjut, Taufiqurrahman menegaskan, Partai Demokrat prihatin atas jatuhnya para korban. Selain itu, dia berharap, agar insiden yang sama tidak lagi pernah terjadi di masa-masa mendatang. (asp)

Eks Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin

Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk di Posko Makar Bogor, Diduga Berkaitan dengan Rencana Serangan

Penyidik Bareskrim Polri menemukan sejumlah dokumen dan spanduk saat menggeledah rumah yang diduga menjadi posko aktivitas makar di Bogor, Jawa Barat.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut