- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriani, menilai pemerintah gagal memberi kejelasan soal siapa sebetulnya yang menjadi dalang kerusuhan aksi 22 Mei 2019. Padahal pemerintah sudah mengklaim tahu siapa dalang kerusuhan, namun masih merahasiakan orang yang dimaksud.
Beberapa kali, lanjut dia, pemerintah yang diwakili oleh Kepolisian maupun Kemenko Polhukam menyebut bahwa peserta aksi itu adalah preman yang dibayar. Mereka disebut preman bertato yang dibayar untuk melakukan tindakan kerusuhan.
"Kapolri juga menyatakan menemukan amplop berisi uang dan ada massa bayaran. Namun sampai saat ini, pernyataan-pernyataan itu juga seperti tidak ada kejelasan," kata Yati di kantor YLBHI, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2019.
Sejauh ini, sambung dia, pernyataan yang disampaikan dalam jumpa pers atau siaran pers itu tidak mampu meredam situasi. Pemerintah disebut hanya menggembar-gemborkan berhasil mengungkap dalang kerusuhan namun tidak secara jelas mengungkap siapa dalang sebenarnya.
"Harusnya ini ada mekanisme akuntabilitas yang jelas, jangan sampai hanya disebut ada dalang disebut pihak ketiga, disebut ada penunggang tetapi pemerintah gagal menjelaskan, siapa sebetulnya yang disebut dalang itu," katanya.
Menurutnya, hal ini sangat penting bagi publik. Bukan hanya soal akuntabilitas, namun juga untuk meminimalisir potensi kerusuhan ke depan. Selain itu, ini juga penting untuk memudahkan upaya penegakan hukum yang ada di Indonesia.
"Jadi jangan sampai banyak informasi yang dipublikasi, tapi sebetulnya kejelasan dari informasi itu sendiri tidak jelas sampai sekarang. Ini kita lihat terus terjadi direproduksi atau dipublikasi oleh pihak-pihak Otoritas di negara kita," katanya.
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
