- VIVA/Agus Rahmat
VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, memberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018.
Presiden Joko Widodo mengatakan, WTP ini adalah yang ketiga kali berturut-turut diterima pemerintahannya. Ada sejumlah perbaikan terutama yang mendapatkan disclaimer.
Jokowi mengungkapkan, tahun 2016 ada enam lembaga yang disclaimer. Terus menurun pada 2017 yang hanya dua. Sementara tahun 2018 hanya satu.
Secara khusus, Jokowi menyebut beberapa lembaga dan kementerian yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).
"Ini biasanya saya sebutkan yang dapat WDP. Ada 4, KPU, kedua Kemenpora, tiga Kemen PU, KPK," kata Jokowi, dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2019 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 Mei 2019.
Empat kementerian dan lembaga yang WDP, terhitung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana tahun 2016 ada delapan, tahun 2017 ada enam, dan tahun 2018 ini hanya empat.
Sementara satu lembaga yang mendapatkan disclaimer adalah Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Jokowi berharap, ini bisa diperbaiki sehingga laporan 2019 bisa lebih baik.
"Saya minta segera dilakukan koordinasi dan terobosan beberapa temuan BPK seperti belanja dibayar di muka, aset tetap, dan aset tak berwujud agar laporan tahun depan menjadi lebih bagus dan memperoleh WTP." (mus)
