KPK Usut Suap yang Diduga Diterima Menteri Agama

Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin membuka pembekalan petugas haji
Sumber :
  • Viva/Dedy Priatmojo

VIVA – Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin disebut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, turut menerima Rp70 juta untuk meloloskan Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

img_title Xi Jinping Perketat Disiplin PKC, Anggota Partai Tak Setia Terancam

Hal itu dibeberkan Jaksa KPK, saat membacakan dakwaan terhadap Haris Hasanuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 29 Mei 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dikonfirmasi mengenai itu, Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyebutan nama Lukman memang sudah dalam bagian dari penyidikan. Sehingga, diuraikan dalam perkara terdakwa Haris, selain uang suap yang diberikan melalui mantan Ketum PPP, Romahurmuziy atau Rommy.

img_title Kejagung Periksa Pejabat ESDM terkait Dugaan Korupsi Tambang Batu Bara PT CCM

"Tentu saja, kami menyebutnya sebagai dugaan perbuatan tindak pidana korupsi ya. Terutama, untuk kedua terdakwa yang sedang diproses. Nanti, akan dibuktikan satu persatu poin-poin dakwaan. Dengan fokus untuk membuktikan perbuatan dua orang terdakwa ini," kata Febri di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 29 Mei 2019.

Febri mengatakan, penyebutan nama Lukman nantinya akan dipelajari oleh penyidik KPK, sekaligus menunggu saksi-saksi yang nanti dihadirkan oleh Jaksa KPK dalam kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag.

img_title KPK Respons Kabar Nusron Wahid Pergi ke Luar Negeri Lagi, Tidak Bisa Dicekal?

"Kalau nanti ada pihak lain yang diduga juga ikut terima, misalnya atau diduga ikut terlibat dalam kasus ini, maka akan kami pelajari dulu. Nanti, tak tertutup kemungkinan akan dikembangkan lebih lanjut," kata Febri. (asp)

Gedung Kejaksaan Agung

Bos Nikel Arif Kurniawan Terdeteksi di Luar Negeri, Kejagung Ungkap 6 Perusahaan yang Dikendalikan

Kejagung mengungkap keberadaan bos tambang nikel, Arif Kurniawan, yang diduga menjadi pengendali sejumlah perusahaan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang nikel.

img_title
VIVA.co.id
7 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut