Soal Hakim MK Dapat Ancaman, LPSK: Itu Potensi, Belum Tentu Terjadi

Sidang Perdana Gugatan Pilpres 2019 di MK
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Juru Bicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Rully Novian, mengatakan, LPSK belum mendapatkan laporan terkait adanya ancaman terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU 2019. Sejauh ini apa yang disampaikan oleh LPSK masih bersifat potensi yang menjadi perhatian LPSK.

Respons Istana soal Jokowi Disebut-sebut dalam Sidang Sengketa Pemilu di MK

"Ketua LPSK memang di dalam rilis kemarin menyampaikan bahwa informasi terkait potensi ancaman, tentunya jadi perhatian LPSK. Segala informasi terkait potensi ya, yang kita sampaikan di sini potensi, belum tentu itu betul. Belum tentu itu terjadi," kata Rully di Kantor LPSK, Sabtu petang, 15 Juni 2019

Menurut Rully, LPSK akan mewaspadai sekecil apapun adanya potensi ancaman yang terjadi. Maka dari itu terkait informasi yang didapat, LPSK berinisiatif untuk melakukan koordinasi dengan Mahkamah Konstitusi.

Ada Dugaan Intimidasi, Tim AMIN Bakal Ajukan Perlindungan Saksi ke LPSK

"Itu memang informasi yang kita butuh koordinasikan. Sebagaimana maksud kami sampaikan kemarin kita butuh koordinasi lagi ke MK, dan memang banyak hal, informasi itu kan didapatkan dari mana saja. Untuk mengonfirmasi informasi yang kita dapat itu penting bagi kita sebagai antisipasi hal-hal yang jangan sampai itu terjadi," ujarnya

"Segala sesuatunya akan kita koordinasikan ke MK atau pihak-pihak terancam atau bahkan ada potensi ancaman," sambungnya

Mahfud Minta Hakim MK Buat Keputusan yang Bisa Selamatkan Demokrasi Indonesia

Sejauh ini, LPSK menerima informasi sekecil apapun terkait adanya dugaan ancaman yang dilakukan dengan maksud menyerang saksi, korban, ataupun pengadil. 

"Tapi memang itu sebetulnya yang memberikan informasi kan banyak. Bisa masyarakat, bisa siapa pun. Tentunya LPSK akan mengkoordinasikan segala infromasi yang LPSK dapat," ujarnya
 

Hadi Tjahjanto temui Mahfud MD di kediamannya di Jakarta Selatan

Menkopolhukam Minta Semua Pihak Hormati Langkah Kubu Anies dan Ganjar Gugat Hasil Pemilu ke MK

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Hadi Tjahjanto mengatakan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Presiden 2024 di MK bagian dari mekanisme p.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024