- VIVA/Syaefullah
VIVA – Salah satu materi gugatan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi adalah terkait peresmian tol. Di mana, capres patahana Joko Widodo, dianggap menggunakan momentum itu, sekaligus untuk ajang kampanye Pilpres 2019.
Sebagai penanggung jawab berbagai infrastruktur yang dibangun selama kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono, menolak anggapan itu. Apalagi dengan menyebutkan, peresmian dan penggunaan tol baru dipaksakan diresmikan.
"Kalau enggak diresmikan, enggak bisa orang mudik. Podo wae kan (sama saja). Buat saya, enggak ada urusannya dengan Pemilu. Itu ada yang mundur dua bulan, baru diresmikan," jelas Basuki di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juni 2019.
Dia menolak, peresmian tol dikait-kaitkan dengan politik. Apalagi, yang sudah diresmikan malah dibebaskan sementara dari membayar tol. Hal itu dilakukan, agar masyarakat bisa bersilaturahmi dengan keluarga di kampung, saat mudik lebaran.
"Kalau buat saya mohon maaf, enggak ada urusan saya dengan yang begitu. Selesai yang diresmikan. Bahkan, yang sudah diresmikan pun masih gratis. Supaya orang sosialisasi. Jadi, mana yang dipaksakan? Enggak ada," jelasnya. (asp)
Ketika Jokowi Goda Menteri Basuki Saat Kemah di IKN
Malam hari tadi, Presiden Jokowi keluar dari tendanya di titik nol IKN. Lalu muncul Bambang Soesatyo dan para menteri. Yang lain pakaian santai, kecuali Basuki.
