- satu jam lebih dekat-tvOne
VIVA – Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva menilai, tak tepat jika aksi massa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan sengketa Pilpres 2019 dibungkus dengan istilah halalbihalal. Terlebih label halalbihalal untuk menarik massa. Menurut Hamdan, halalbihalal sebaiknya dilakukan di rumah.
"Halalbihalal di rumah sajalah, untuk apa juga halalbilhalal di lapangan. Begini, jadi kita biasakan diri hidup bernegara dengan menghormati diskusi-diskusi negara," kata Hamdan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Juni 2019.
Mantan ketua MK ini meminta semua pihak untuk menunggu putusan pengadilan dengan damai dan tertib. Hamdan mengharapkan tidak ada aksi inkonstitusional yang mengganggu jalannya persidangan.
"Ya, tunggu sajalah putusan pengadilan, ya. Karena itulah lembaga negara yang diberikan konstitusi untuk memutuskan masalah-masalah seperti ini," kata Hamdan.
Hamdan menyadari unjuk rasa merupakan hal yang biasa dan diatur dalam Undang-undang. Namun, Hamdan mengingatkan aksi unjuk rasa harus mengedepankan kedamaian. "Kalau terjadi ricuh saya kira tidak bisa dibenarkan, karena itu negara harus hadir," kata Hamdan.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengimbau tak ada lagi mobilisasi massa di sekitaran gedung MK selama proses persidangan. Hal tersebut ditegaskan Dedi mengacu adanya kerusuhan pada tanggal 21-22 Mei lalu.
Jika tetap ada aksi unjuk rasa, pihaknya akan memberikan solusi dengan melakukannya di area Patung Kuda. "Sebagai solusi akan ditempatkan di Patung Kuda dengan tetap dilakukan proses pengamanan," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2019.
Menurut Dedi, area MK disterilkan agar tidak mengganggu proses jalannya sidang yang memiliki waktu terbatas dan singkat. Pihaknya juga menjamin bersama TNI agar prosesnya tepat waktu, aman, tertib dan lancar. Sementara dari hasil analisa dan evaluasi potensi gangguan Kamtibamas, Polri telah mempersiapkan 13 ribu pasukan untuk mengamankan wilayah MK dan sekitarnya.
“Semuanya ada 33 ribu, berarti masih ada 20 ribu pasukan dari TNI dan Polri disiapkan apabila terjadi gangguan yang meningkat.” ujarnya.
Beredar poster ajakan untuk mengawal jalannya persidangan di MK pada Selasa, 18 Juni dan Selasa-Jumat, 25-28 Juni 2019. Tertulis juga puncak acara ialah salat Jumat pada 28 Juni. Lokasi aksi disebut di kawasan MK, Monumen Nasional, dan kawasan patung kuda, Jakarta Pusat.
Poster acara itu memuat foto sejumlah tokoh yang juga merupakan anggota BPN Prabowo-Sandiaga. Di antaranya Wakil Ketua BPN Slamet Maarif, Dewan Pengarah BPN Yusuf Muhammad Martak, Wakil Ketua Dewan Penasihat Abdul Rasyid Abdullah Syafii, dan lainnya. Ada pula potret Ketua Umum FPI Sobri Lubis, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al Khaththath, dan lain-lain. (mus)
