- Dokumen Media Center Haji 2018
VIVA – Kementerian Agama menerapkan sistem zonasi untuk penempatan pemondokan atau hotel jemaah haji tahun 1440 Hijriah/2019 di Kota Mekah. Penempatan jemaah haji Indonesia di Mekah ini dibagi ke dalam tujuh zona, berdasarkan embarkasi asal jemaah.
Kebijakan ini merujuk pada Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 135 tahun 2019 tentang Penempatan Jemaah Haji Indonesia di Mekah dengan Sistem Zonasi Berdasarkan Asal Embarkasi Tahun 1440H/2019.
Penempatan jemaah haji Indonesia di Mekah didasarkan asal embarkasi dan dibagi dalam tujuh zona atau wilayah. Simak zonasinya di tautan ini.
Kebijakan sistem zonasi ini diterapkan untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kualitas layanan akomodasi jemaah haji. Jemaah yang berasal dari satu wilayah kabupaten/kota akan ditempatkan di hotel yang sama selama berada di Mekah.
"Kita tempatkan di dalam satu wilayah. Kalau wartawan tanya-tanya (jemaah asal embarkasi) gampang, kalau jemaah tersesat juga gampang (mengantarkan kembali ke pemondokan)," kata Direktur Bina Haji Kemenag, Khoirizi H Dasir saat memaparkan pembekalan untuk anggota MCH di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.
Sistem zonasi ini juga bertujuan meminimalisir masalah bahasa atau komunikasi antar jemaah. Kemudian akan memudahkan penyediaan menu katering berdasarkan selera daerah asal. Seperti diketahui, tahun ini, jemaah haji akan mendapatkan tiga kali dalam sepekan menu makanan khas daerah masing-masing.
"Misalnya orang Bandung, kalau makan pakai lalap sama 4 cabai. Orang Palembang, sukanya Pempek. Orang Kalimantan sukanya ikan, besok (di Mekah) bisa makan ikan. Jadi kita mudah memetakan kebutuhannya, makanan berdasarkan kesukaannya," ujar Khoirizi.
Meskipun banyak kelebihan dari sistem zonasi haji 2019, Khoirizi mengakui ada beberapa masalah yang mesti diantisipasi dari penerapan sistem ini. Salah satunya adalah ketika ada persoalan akan mudah booming, baik masalah internal antar jemaah maupun urusan terkait akomodasi dan layanan.
"Maka, tahun ini kita ada tim pengendali provinsi. Kalau ada orang Bandung ngamuk-ngamuk, kita panggil Kanwil Jabarnya. Mereka satu daerah, satu adat, satu bahasa, buka tanpa persoalan," tegasnya.
