- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal bekerja sama dengan berbagai institusi salah satunya Badan nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) untuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
Hal ini dianggap sangat penting untuk mencegah adanya calon pimpinan yang terpapar radikalisme atau bahkan pernah mengikuti jaringan yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain BNPT, sejumlah institusi yang ikut dilibatkan diantaranya kepolisian, Badan Intelejen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Ini merespons infiltrasi dari paham-paham yang tidak sesuai dengan NKRI. Kita menjaga dan mencari orang-orang yang hatinya Merah Putih. Kita hanya memastikan kita dapat yang terbaik, jangan ditafsir macam-macam, ini normatif,” kata Hamdi Muluk, salah satu anggota Pansel yang juga guru besar psikologi politik UI, saat ditemui di kampus UI Depok, Jawa Barat, pada Selasa 25 Juni 2019
Hamdi menjelaskan, Pansel KPK diminta untuk memperhatikan banyak aspek dalam seleksi calon pimpinan KPK. Sehingga wajar jika pihaknya harus memiliki data rekam jejak dari bakal calon tersebut. Presiden menginginkan pimpinan KPK harus memperhatikan keseimbangan aspek pencegahan dan penindakan, sebab selama ini aspek penindakan lebih dikedepankan.
“Presiden menyampaikan beliau tidak akan mengintervensi dan memberikan kebebasan kepada Pansel untuk bekerja sebaik-baiknya. Beliau mengatakan bagaimana aspek manajerial, aspek kepemimpinan penting untuk menjadi penekanan,” ujarnya
Hamdi menilai, selama ini narasi yang ditekankan adalah mencari pemimpin yang berani, tapi lupa bahwa pemimpin harus membuat institusinya memiliki manajemen yang bagus. Mulai dari manajemen pencegahan, penindakan agar semua sisi kuat.
“Mungkin pernah dengar ada perpecahan internal di KPK, itu memang ada. Dan itu mendapat perhatian Presiden bagaimana ke depan pimpinan KPK mengerti persoalan itu supaya tidak ada lagi faksi-faksi di bawah manajemen yang rapi.”
Batas waktu pendaftaran
Hamdi mengungkapkan, metode yang akan dilakukan dalam menjaring calon pimpinan KPK di antaranya adalah seleksi administrasi termasuk menelusuri rekam jejak. Kemudian tes kompetensi seperti penanganan kasus, pengetahuan seluk beluk korupsi, serta tes objektif seperti membuat essai dan makalah yang akan dinilai oleh empat orang penilai.
“Makalahnya itu nanti kita tutup identitasnya sehingga blind review. Kalau misalnya ada ketidakcocokan antara empat penilai, kita buka lagi sama-sama makalahnya, kemudian disaring lagi dan mengikuti tes selanjutnya yakni psikotes,” katanya
Psikotes akan diadakan selama satu hari untuk men-screening jangan sampai ada calon yang aspek psikologisnya lemah. Misalnya emosi tidak stabil, tidak punya daya tangkap yang bagus, dan analisa yang buruk. Kemudian yang lolos akan mengikuti profile asesmen selama tiga hari dan dilakukan pengujian kemampuan leadership, decision making, manajerial dan profesionalitas.
“Biasanya ada kasus nanti mereka kami minta berdebat dan kasus itu harus diselesaikan secara singkat dan kita amati perilakunya. Kemudian lanjut ke tes kesehatan meliputi kesehatan jasmani dan rohani dengan psikiatri,” ujar Hamdi
Pendaftaran calon pimpinan KPK dibuka sejak 17 Juni sampai 4 Juli 2019 mendatang. Namun, Hamdi mengatakan, pendaftaran bisa saja diperpanjang sesuai undang-undang, yakni selama dua minggu.
“Kalau tidak ada yang sesuai, kita pakai sistem jemput bola, kita telepon orang-orang yang sekiranya sesuai. Tapi biasanya hari terakhir baru banyak yang mendaftar.”
