Penangguhan Penahanan Soenarko Dinilai Redam Potensi Konflik

Mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko (duduk).
Mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko (duduk).
Sumber :
  • VIVA / Reza Fajri

VIVA – Keputusan penangguhan penahanan terhadap eks Komandan Jenderal Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto patut mendapat apresiasi dan dinilai tepat. Itu karena bisa meredam potensi gejolak di internal TNI sendiri.

Demikian menurut pengamat politik dan pertahanan, Sidratahta Mukhtar. Bagi dia, potensi gejolak di internal TNI, khususnya Kopassus, bisa terjadi terkait penahanan atas Soenarko.

"Langkah ini sudah benar ya. Saya nilai itu salah satu langkah untuk meredam gejolak di TNI AD, khususnya Kopassus," kata Sidratahta, Rabu 26 Juni 2019.

Dengan penangguhan itu, menurut Sidratahta, bisa diartikan juga sebagai cara Marsekal Hadi Tjahjanto dalam merangkul pendukung capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Hal ini penting menjelang putusan Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi atas sidang sengketa Pilpres 2019.

Apalagi pasca-pengumuman rekapitulasi suara pilpres oleh KPU pada 21 Mei 2019, tensi politik bisa memanas. Selain itu, upaya Marsekal Hadi ini juga bisa membangun kembali relasi yang baik antara TNI dan Polri.

"Saya kira potensi konflik khususnya dalam konteks relasi TNI dan Polri yang dibangun antara Kapolri dan Panglima TNI selama dua tahun terakhir akan terganggu," ujar Sidratahta.

Hal senada disampaikan anggota DPR dari Komisi III yang membidangi hukum, Arsul Sani. Dia menekankan keputusan Hadi Tjahjanto dalam menyesuaikan persyaratan untuk penangguhan penahanan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahu 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHAP.