- ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
VIVA – Usai sengketa Pilpres 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersiap menyelesaikan perkara lainnya terkait pemilihan anggota legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini sudah tercatat ada 339 permohonan perkara sengketa pileg yang terdaftar di MK mulai dari DPR, DPRD Provinsi hingga Kabupaten.
"Besok kita akan kumpulkan KPU Provinsi untuk membicarakan soal apa saja yang kemudian dimohonkan pada kita. Kita siapkan jawabannya, juga koordinasi dengan pengacara kita," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di kantornya Senin, 1 Juli 2019.
Ilham menambahkan, kegiatan memanggil seluruh KPU tingkat provinsi juga terkait penumpukan berbagai bukti di lapangan. Menurutnya, hakim konstitusi akan menanyakan hal itu saat persidangan di MK nanti.
Dia mengatakan pengumpulan bukti KPU harus cepat, karena sidang perkara pileg di MK sama dengan sengketa pilpres yang harus selesai dalam waktu 14 hari.
"Bukti-bukti cepat, karena tanggal 5-12 Juli itukan penyerahan bukti-bukti. Baru kita mulai itu Senin berikutnya, sidang selama beberapa hari, baru nanti diputuskan," jelasnya.
Terkait peluang MK akan mengabulkan 339 permohonan sengketa pileg, Ilham tak mengetahuinya. Kata dia, KPU hanya bersiap menghadapi berapapun sengketa pileg yang nantinya diputus oleh MK. Bila sebagian gugatan permhonan ada yang ditolak dan tak dilanjutkan ke persidangan maka jumlah perkara yang akan dihadapi KPU tak mencapai 339.
"Dari 339 gugatan yang diajukan oleh para pihak, partai-partai semuanya akan dilanjutkan dalam sidang mahkamah atau tidak, kita tunggu hari ini paling lama sore," katanya.
MK pada Kamis, 27 Juni 2019 memutuskan sengketa gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam putusannya, majelis hakim MK menolak keseluruhan permohonan Prabowo-Sandi. Sidang sengketa pilpres juga cepat karena kurang dari dua pekan. (ase)
