- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyampaikan, penangkapan lima terduga teroris yang menggerakkan kembali organisasi terlarang Jamaah Islamiyah atau JI dilakukan sebagai bentuk antisipasi aksi terorisme.
Terlebih, berbagai indikasi pun telah dikantongi tim Densus 88 Antiteror.
"Ini beruntung, karena Indonesia memiliki UU No 5 Tahun 2018. Artinya, dengan indikasi-indikasi kelompok terorisme menyusun kekuatan, kemudian memiliki basic ekonomi, dan merencanakan membangun khilafah, jadi bisa menggunakan tindakan preventif straight," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2019.
"Tindakan ini sebagai upaya mitigasi dan pencegahan, dan ini tidak besar. Tentu, rekan-rekan bisa membayangkan apabila organisasi itu tumbuh besar dan memiliki masa dan kekuatan ekonomi, maka tinggal tunggu waktu saja kemungkinan cita-cita mereka untuk membentuk khilafah Indonesia terwujud," ujar Dedi.
Berbagai indikasi yang dikantongi antara lain, adanya upaya rekrutmen anggota. Mereka, kemudian menjalani latihan militer dengan dikirim langsung ke Suriah.
"Sepanjang 2013 dan 2018, sudah mengirim orang-orang yang berhasil direkrut untuk mengikuti program latihan, maupun langsung praktik di Suriah. Sudah ada enam gelombang yang diberangkatkan," kata Dedi.
Keahlian hasil rekrutmen dan pelatihan itu tidak tanggung-tanggung. Mereka memiliki kemampuan intelijen, ketangkasan militer, perakitan bom, pengoperasian roket, hingga menjadi penembak jitu atau sniper.
"Saat ini, jaringan JI ini memang terlihat belum melakukan rencana aksi terorismenya Indonesia. Tetapi, yang bersangkutan (pimpinan JI) bersama kelompoknya saat ini sedang membangun kekuatan, tujuannya untuk membangun khilafah," ujar Dedi.
Lebih lanjut, upaya membangun kekuatan kelompok Jamaah Islamiyah terlihat dari upaya penggalangan dana lewat beragam cara. Salah satunya, dengan mengelola perkebunan kelapa sawit.
"Perkebunan sawit itu menghasilkan uang untuk membiayai aksi, juga untuk membiayai organisasi, dan juga untuk membiayai gaji daripada pejabat atau orang di dalam struktur Jaringan JI," katanya.
Setelah semua semakin kuat, baik dari sisi jumlah anggota, bekal kemampuan militer, hingga pendanaan, maka bisa dipastikan Jamaah Islamiah akan segera mendeklarasikan upaya penegakan khilafah di Indonesia.
"Secepat mungkin, pihak Kepolisian memberlakukan preventif straight," katanya.
Kelompok Jamaah Islamiyah telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2007 lalu. Meski begitu, pergerakannya ternyata masih aktif hingga 2019 ini dengan dipimpin oleh amir baru. (asp)
