- VIVA/ Agus Rahmat.
VIVA - Tim Advokasi Baiq Nuril mendatangi Kantor Staf Kepresidenan di Bina Graha, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019. Awalnya Nuril mestinya hadir. Namun terpaksa tidak jadi, lantaran harus ke Kementerian Hukum dan HAM.
Direktor Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang juga tim advokasi Baiq Nuril, Erasmus Napitupulu, usai bertemu dengan KSP mengatakan Nuril ke Kementerian Hukum dan HAM lantaran surat rekomendasi untuk mendapatkan amnesti, sudah keluar.
"Tidak hadirnya Bu Nuril karena kabar baiknya adalah Kemenkum HAM tadi pagi meminta tim kami datang ke sana juga untuk kemudian Ibu Nuril bersama Menkum HAM menandatangani surat rekomendasi dari Menkum HAM terkait dengan pemberian amnesti kepada Ibu Nuril," kata Erasmus, di Bina Graha, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
Rekomendasi pemberian amnesti terhadap Nuril, dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM untuk nantinya diajukan ke Presiden Joko Widodo. Setelah mendapat persetujuan dari presiden, nantinya akan diajukan ke DPR untuk mendapat pertimbangan.
Dia berharap proses keluarnya amnesti ini tidak akan berlangsung lama. Apalagi sudah ada rekomendasi dari Kemenkum HAM dan pihaknya juga yakin bahwa DPR tidak akan menolak itu.
"Terima kasih sudah ada kabar baik. Sehingga dengan begitu kami berharap presiden bisa cepat mempertimbangkan, nanti DPR juga kita dapat kabar baik bahwa beberapa anggota DPR sudah oke memberikan amnesti," katanya.
Pemberian amnesti ini, bagi Nuril adalah sebuah langkah dan terobosan yang cukup baik. Terutama untuk ke depannya agar perempuan-perempuan atau siapapun yang menjadi korban seksual, tidak akan bisa dibungkam.
"Ini menjadi momentum dan momen yang penting bahwa korban kekerasan seksual di Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk bersuara," kata Erasmus. (ase)
