- Dok. Kapitra Ampera
VIVA – Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI, Munarman, menyampaikan bahwa berita yang beredar di masyarakat terkait opini kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) dibuat oleh pemerintah.
Munarman menilai ada kekeliruan informasi terkait kepulangan Habib Rizieq. Isu yang dikembangkan missleading terhadap persoalan yang sesungguhnya.
Dia mengatakan, kekeliruan informasi terkait kepulangan Habib Rizieq harus segera diluruskan. Terkait masalah ini, ada beberapa poin yang harus diluruskan berdasarkan fakta sesungguhnya.
Menurut Munarman, Habib Rizieq tidak bisa pulang karena otoritas Saudi Arabia mencegah kepulangannya berdasarkan permintaan dari mereka yang berkuasa di Tanah Air.
"Habib Rizieq bukan tidak mau pulang, tapi tidak bisa meninggalkan wilayah Kerajaan Saudi Arabia karena dicegah otoritas Saudi atas permintaan otoritas Indonesia," kata Munarman kepada VIVANews, Sabtu, 13 Juli 2019.
Permintaan dari otoritas Indonesia tersebut dilakukan baik melalui saluran diplomatik resmi, maupun jalur non resmi. Selain itu, Munarman memastikan dalam upaya penahanan kepulangan Habib Rizieq itu, mereka juga menaburkan bau-bau fitnah, termasuk perkara hukum yang masih dalam proses di Polda Metro Jaya.
"Permintaan dari otoritas Indonesia tersebut dilakukan dengan cara yang berbau fitnah, bahwa seolah Habib Rizieq tersangkut kasus hukum di Indonesia," katanya.
Arti dan Peran Amicus Curiae yang Diajukan Megawati dan Habib Rizieq ke MK
Pengajuan amicus curiae yang dilakukan sejumlah tokoh ini heboh mencuat terkait dengan persidangan dalam pekara sengketa hasil Pilpres 2024.
