Ada Daerah Status Kekeringan Waspada, jika Perlu Bisa Modifikasi Cuaca
VIVA – Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas mengenai kondisi kekeringan. Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, puncak kekeringan akan terjadi pada Agustus 2019.
Kekeringan diketahui terjadi di sejumlah daerah di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Dampak kekeringan sudah mulai terjadi di beberapa daerah. Ada daerah yang sudah tidak turun hujan dalam dua bulan terakhir.
"Beberapa daerah di negara kita sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan berarti statusnya waspada. Tiga puluh satu hari tanpa hujan berarti status siaga dan juga 61 hari tanpa hujan. Ini statusnya sudah awas," kata Presiden Jokowi dalam pengantar rapat kabinet terbatas di kantor Presiden, kompleks Istana Jakarta, Senin 15 Juli 2019.
Dia menginstruksikan jajaran menteri dan lembaga untuk mengecek kondisi di lapangan. Begitu juga para kepala daerah, Jokowi berharap mereka bisa langsung melihat sehingga bisa dengan tepat mengambil kebijakan.
Kekeringan ini diketahui akan berdampak lebih besar pada pertanian sehingga harus segera diantisipasi. "Saya juga minta suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari," katanya.
Kepala Negara menegaskan, tidak ingin ada gagal panen yang membuat masyarakat rugi. Oleh karena itu perlu upaya maksimal dari pemerintah agar mitigasi bencana bisa dilakukan.
"Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sungai bor," lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Kekeringan juga bisa berakibat pada kebakaran hutan. Panas Matahari bisa memicu percikan api di titik-titik tertentu. Jokowi ingin hal ini diantisipasi juga.
"Saya minta menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) memantau, mengendalikan potensi titik panas, hotspot yang ada dan kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," tutur Jokowi.
