Wali Kota Tangerang Dilaporkan ke Polisi, Yasonna Ingin Uji Kebenaran

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Sumber :
  • Cahyo Edi

VIVA – Konflik antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dengan Walikota Tangerang, Arief Wismansyah, terkait sengketa lahan makin panas. Kemenkumham bahkan telah melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian.

442 Narapidana Lapas Sumbawa Besar Terima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 2024

Yasonna menerangkan laporan ke polisi merupakan langkah pengujian hukum terkait permasalahan yang dihadapi dengan Wali Kota Tangerang. Menurut Yasonna, persoalan Kemenkumham dengan Walikota Tangerang harus diuji kebenarannya secara hukum, agar dapat diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah.

"Saya bilang pada staf saya, kita uji saja. Kalau mereka (Wali Kota Tangerang) yang benar, ya kita yang salah. Tapi kalau kita yang benar, ya kita lihat saja. Kan itu tanah kita, tanah kementerian," ujar Yasonna di Kantor Gubernur DIY, Rabu, 17 Juli 2019.

1.048 Warga Binaan Lapas Tebingtinggi Peroleh Remisi Idul Fitri, 4 Langsung Bebas

Adanya pembuktian secara hukum ini disebut Yasonna agar tak ada lagi arogansi dari Wali Kota Tangerang. Arogansi ini, di antaranya, dengan menyetop pelayanan publik kepada Kantor Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang.

"Melupakan tugasnya sebagai pelayanan publik. Memutus penerangan lampu jalan, lampu jalan itu sudah dibayar sama rakyat. Kantor kami sudah membayar lampu jalan. Bill-nya kan ada, sampah dibiarkan numpuk. Ini tugas dan tanggung jawab kepala daerah, wali kota kan. Dia menghilangkan hak publik yang tidak ada urusannya dengan kita," kata Yasonna.

16.336 Narapidana di Jawa Barat Bakal Dapat Remisi Idul Fitri 2024

Yasonna kembali mengingatkan lahan yang ada di daerah Tangerang adalah milik kementerian. Sehingga kementerian bebas untuk mengelola lahan itu. Dia kemudian mencontohkan, menggunakan lahan milik orang lain tentu harus meminta izin. Selain itu Yasonna mengingatkan jika menggunakan anggaran negara atau daerah untuk membangun di atas tanah yang tidak sah kepemilikannya juga merupakan pelanggaran hukum.

"Dari segi anggaran juga membangun, melakukan (pembangunan dengan) anggaran di atas tanah yang tidak sah kepemilikannya itu juga bermasalah secara hukum. Jadi udahlah, nanti ada prosesnya itu," tutup Yasonna. (ren)

Ilustrasi video mesum

Geger Video Mesum Napi Narkoba dengan Wanita di Ruangan Lapas, Lagi Diusut Kemenkumham

Sebuah video diduga warga binaan atau narapidana di sebuah lembaga pemasyarakatan (lapas) merekam adegan mesum bersama seorang perempuan di sebuah ruangan lapas. 

img_title
VIVA.co.id
19 April 2024