- VIVA.co.id/Adi Suparman
VIVA – Desakan agar Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta kasus Novel Baswedan, kembali mencuat. Ini lantaran hasil Tim Pencari Fakta bentukan Kapolri yang diumumkan Kamis kemarin, dianggap tidak mampu mengungkap pelaku penyiraman air keras ke penyidik senior KPK itu.
Meski demikian, keinginan agar Presiden Jokowi membentuk TGPF independen, nampaknya belum akan terwujud. "Nanti kalau dibentuk TGPF lagi berangkat dari nol lagi, lama lagi," kata Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, ditemui di kantornya, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 19 Juli 2019.
Setelah TPF bekerja, Kapolri Jenderal Tito Karnavian kemudian membentuk tim teknis. Kepala Negara memberi waktu tiga bulan, yang awalnya enam bulan diminta oleh Tito.
Menurut Moeldoko, tim teknis lebih baik daripada harus membentuk TGPF yang mengulang kerja lagi. Maka ia meminta agar masyarakat mempercayakannya ke tim ini. "Masyarakat percaya kepada tim yang saat ini lebih mendalami indikator awal, ya harapannya bisa terjawab," jelasnya.
Mantan Panglima TNI itu juga menilai, hal-hal teknis seperti ini tidak semestinya selalu diserahkan ke Presiden. Mengingat tugasnya tidak hanya mengurus masalah ini.
"Kalau semua diambil alih presiden, nanti ngapain yang di bawah? Jangan, presiden itu dibebani hal teknis dong, nanti akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan strategis, teknis ada Kapolri, sampai tuntas," jelas Moeldoko.
Bahwa TPF hingga tim teknis ini diragukan bisa mengungkap lantaran dugaan keterlibatan jenderal tertentu, Moldoko meminta agar persoalan hukum tidak dibawa ke persepsi. Apalagi Indonesia adalah negara hukum.
Meski begitu, ia memastikan bahwa Presiden tetap berharap sama yang dituntut masyarakat, siapa pelaku penyiraman itu. "Ya pasti presiden mengharapkan seperti itu," tuturnya.
