Jokowi Instruksikan Kebakaran Hutan Segera Dipadamkan

Kebakaran Hutan di Riau
Sumber :
  • ANTARA FOTO/FB Anggoro

VIVA – Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah langsung mendapat respons cepat dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. 

JK Sebut Golkar Partai Terbuka, Tak Masalah Jika Jokowi-Gibran Gabung

Ia menginstruksikan untuk segera dilakukan pemadaman api di lokasi kebakaran tersebut. "Sudah tiga hari lalu saya telepon BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), panglima, kapolri untuk segera diselesaikan," ujar Jokowi kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Rabu, 31 Juli 2019.

Mantan gubernur DKI itu mengatakan, tim yang diinstruksikan tersebut tengah menjalani tugas. Menurut Jokowi, harus cepat direspons, kalau tidak akan banyak merugikan masyarakat akibat dampak kebakaran tersebut.

Moeldoko: Otonomi Daerah Harus Lanjutkan Pembangunan Visi Jokowi

"Mulai dari Riau, Palangkaraya. Ini masih bisa diatasi dengan helikopter," ujar mantan wali kota Solo itu.

Pemerintah Indonesia sangat serius menangani setiap kebakaran di Tanah Air. Termasuk melakukan upaya proses hukum kepada pelaku-pelaku yang sengaja membakar hutan dan lahan. 

Bakal Hijrah ke IKN, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Pakai Mobil Dinas Listrik?

Sebelumnya, personel Satuan Tugas atau Satgas Darat yang berasal dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan kementerian/lembaga, melakukan pemadaman serta pendinginan atas kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, di lima provinsi di Indonesia.

Total personel gabungan berjumlah 5.929 orang. Mereka tersebar di lima provinsi yaitu Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah, masing-masing berjumlah 1.512 personel. Kemudian Kalimantan Barat, berjumlah 1.395 personel.

"Upaya Satgas Darat didukung oleh operasi udara di bawah kendali Satgas Udara. Jumlah tersebut belum mencakup dukungan dari pihak swasta, seperti APP Sinar Mas yang berkekuatan 3.180 personel tersebar di lima provinsi," ujar Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo, dalam keterangan pers, Selasa, 30 Juli 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya