- Ridho Permana
VIVA – Kementeri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas 2019. Rapat membahas permasalahan dalam transmigrasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjojo mengatakan, kalau transmigrasi saat ini tidak harus berpusat pada program pemerintah, tetapi juga akan mengedepankan kerja sama dengan swasta untuk mempercepat pengembangan transmigrasi.
Saat ini, Indonesia memiliki 619 kawasan transmigrasi, 48 kawasan telah dikembangkan dalam skema kota terpadu mandiri. Dalam area tersebut, terdapat tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare.
"Lahan produktif kita mencakup satu juta hektare sawah, 310 lahan jagung, 1,1 juta hektare perkebunan sawit, 429 hektare perkebunan karet. Ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian ekonomi," kata Eko di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis 1 Agustus 2019.
Selain itu, Eko mengatakan bahwa saat ini, pihaknya sedang menyediakan lahan bersama Pemerintah Daerah untuk mengirim dan menerima transmigran untuk mencegah adanya kesenjangan sosial.
"Kami sedang menyiapkan lahan bersama Pemerintah Daerah, baik yang sudah mengirim dan menerima seperti dari Bali, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Upaya ini dilakukan, agar nantinya tidak ada kesenjangan sosial," katanya.
Sinergi juga dilakukan dengan Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman memastikan komitmennya untuk mendukung kebijakan strategis, guna menaikan kesejahteraan para petani.
"Kemendes dan Kementan sudah lama membangun sinergi, sejak awal kita sudah melakukan pendekatan dengan banyak program yang sudah dicanangkan," kata Amran. (asp)
