- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo meminta agar pemberian gelar pahlawan dan tanda jasa diseleksi secara ketat. Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Negara, Rabu, 7 Agustus 2019.
Jokowi ingin pemberian itu bukan sebatas hanya jabatan saja. Tetapi benar-benar bekerja dalam pengabdian kepada bangsa dan masyarakat.
"Presiden dengan data ini memberi arahan kepada Dewan Gelar untuk memperketat pemberian gelar-gelar pahlawan maupun pemberian penghargaan bintang, Bintang Mahaputra supaya lebih selektif. Bukan karena jabatan seseorang dia diberi penghargaan, tapi karena dia telah bekerja mengabdi beyond the call of the duty," ujar Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Negara Jimly Asshidiqie, usai pertemuan.
Maka pemberian itu bukan semata-mata karena ia pernah menjabat suatu jabatan tertentu saja. Sehingga yang diperketat menurutnya adalah penilaian dari Dewan Gelar.
Karena jabatannya, kata Jimly, Presiden meminta agar diberi dalam bentuk lain seperti bintang tanda jasa saja. "Tapi untuk Bintang Mahaputra akan ada pengetatan," lanjutnya.
Di tempat yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan akan lebih mendalam lagi penilaian yang dilakukan untuk menentukan seseorang bisa diangkat sebagai pahlawan nasional atau tidak. Atau diberi Bintang Mahaputra atau sekadar tanda jasa saja.
"Mungkin dia siang malam bekerja. Tapi kalau cuma sampai jam 4 saja, ya enggak usah," kata Ryamizard.
Begitu juga dengan pemberian Bintang Mahaputra. Gelar ini termasuk yang tertinggi dalam pemberian penghargaan kepada seseorang atas jasanya. Jangan sampai, lanjut Ryamizard, orang yang mendapatkan ini justru mendapat tanggapan negatif dari masyarakat.
"Mahaputra itu kan hebat sekali. Seperti maha esa, maha besar. Nah ini mahaputra, artinya maha itu harus dibikinkan gelar, yang sudah maha-maha itu jangan sampai diketawain orang, masa begitu. Artinya, memiliki dedikasi yang luar biasa melebihi panggilan tugas," ujar mantan KSAD TNI itu.
