- VIVA/Satria Zulfikar
VIVA – Salah satu hasil rekomendasi Ijtima Ulama IV adalah mewujudkan NKRI syariah sesuai Pancasila. Hal tersebut mendapat penolakan keras dari Nahdlatul Ulama (NU) Nusa Tenggara Barat.
Wakil Ketua NU NTB, Lalu Winengan, mengatakan ijtima ulama IV merupakan produk politik yang dibuat-buat dengan mencantumkan label keagamaan.
"Ijtima ulama dibuat-buat, ulamanya juga buatan. Ulama siapa yang saya lihat di situ, enggak ada. Mengaku ulama. Kok ulama sifatnya seperti itu," ujarnya di Mataram, Kamis, 8 Agustus 2019.
Lalu Winengan meminta agar yang tergabung dalam ijtima ulama untuk meninggalkan Indonesia jika tidak mengakui pemerintah dan bersikeras mempertahankan rekomendasi NKRI syariah.
"Yang namanya ulama itu memberi fatwa tentang keagamaan bukan fatwa tentang politik. Ya kalau tidak mengakui pemerintah itu kan politik. Kalau tidak mengakui pemerintah silahkan cari negara lain, di sana jadi ulama," katanya.
Winengan tegas tidak mengakui orang-orang yang terlibat dalam ijtima ulama adalah seorang ulama. Karena, menurut Winengan, dalam rekam jejak, justru semuanya terlibat politik praktis.
"Yang menyebut dirinya ulama berapa kitab yang dihapal? Bandingkan dengan Kyai Ma'ruf. Saya khawatirkan Allah memberikan gempa di mana-mana karena perbuatan yang mengaku ulama," katanya.
Winengan merasa heran konsep NKRI syariah dan bentuknya. "Kalau mau itu silahkan bentuk di Suriah. Kenapa lu lari dari Suriah," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukan hanya umat Islam, tetap semua masyarakat Indonesia dari berbagai suku dan agama. Sehingga, NKRI katanya merupakan harga mati tanpa ada embel-embel.
