Siklus Kebakaran Hutan di Indonesia Kembali Lagi
- abc
"Karena orientasi penegakan hukumnya menjadi jelas yakni harus menyasar perusahaan itu."
Lemahnya penegakan hukum inilah yang menurut Walhi menjadi biang terus berlangsungnya karhutla setiap tahun.
Penegakan hukum yang dilakukan belum menimbulkan efek jera, sehingga perusahaan tidak mau atau tetap lalai menjaga lahannya dari karhutla.
Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI.
Foto: Antara
Lemahnya penegakan hukum kepada perusahaan ini tampak dari sedikitnya perusahaan yang dijerat hukum dalam kasus karhutla.
Di Provinsi Riau misalnya, sebagai salah satu kawasan yang memiliki lahan gambut yang cukup luas ini selalu menjadi langganan bencana karhutla dan kabut asap, namun dalam rentang 7 tahun terakhir, baru 10 perusahaan yang dipidanakan akibat karhutla.
Adapun sanksi yang dijatuhkan beragam mulai dari denda Rp 2 miliar hingga Rp 16,7 triliun.
