Badan Siber Mau Audit Alat Sadap, Ini Respons KPK

Gedung KPK di kawasan HR Rasuna Said, Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A

VIVA – Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan bahwa persoalan tentang RUU Keamanan dan Pertahanan Siber tidak menjadi persoalan bagi pihaknya. Meski dalam rancangan regulasi tersebut terdapat amanat untuk melakukan audit terhadap mesin penyadap milik lembaga yang tengah dipimpinnya itu.

Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto

Menurut Saut, audit terhadap alat sadap milik KPK sangat dipersilakan. Apalagi alat sadap yang dimiliki lembaga antirasuah itu juga terafiliasi dengan asosiasi di Jerman sehingga tidak perlu diragukan. Namun dia memberikan catatan agar audit itu hanya sebatas mesinnya saja, baik standardisasi dan fungsi, bukan konten penyadapan yang sudah ada.

"Kalau standardisasinya (yang diaudit) itu normatif ya, bahkan alat sadap kita juga masuk asosiasi di Jerman,” kata Saut dikonfirmasi awak media, Rabu, 14 Agustus 2019.

KPK Periksa Keponakan Surya Paloh

Saut menjelaskan, dalam proses standarisasi alat itu terpenting adalah mengenai keselamatan data. Sebab, serangan di dunia siber bisa terjadi dari mana saja.

"Yang paling penting kita selamat dari datanya. Itu kan standardisasi untuk keamanan sebenarnya, standardisasi keamanan supaya kita dapat menghadapi perang siber," ujarnya. 

BSSN: Ada 1,6 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021

Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian, berharap RUU Keamanan Siber dapat rampung tahun ini. Hinsa menyebut keamanan siber juga penting untuk menjaga infrastruktur dalam negeri.

Hinsa juga mengungkapkan bahwa daftar isian RUU itu sudah diserahkan ke pemerintah. Pemerintah juga sudah mulai melakukan rapat membahas RUU tersebut.

"Beberapa minggu lalu sudah diserahkan ke pemerintah. Juga sudah ada rapat di Sekretariat Negara. Jadi BSSN sudah menyerahkan daftar isian untuk melengkapinya. Concern kami sebenarnya bagaimana melindungi dan memproteksi bangsa negara dari serangan siber. Jadi seperti angkatan bersenjatanya di bidang siber ke depan harus punya," kata Hinsa. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya