VIVA – Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mulai dari rehabilitas irigasi hingga asuransi petani berhasil menanggulangi dampak kekeringan. Seperti terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, kekeringan yang melanda sebagian wilayah Indonesia berdampak pada para petani.
Kekeringan terluas memang di wilayah Pulau Jawa, Bali dan NTB, yang merupakan lumbung padi nasional. Secara lebih spesifik lagi di kawasan Jawa bagian barat dan utara (pantura).
Tapi bila dibandingkan tahun lalu, luasan yang terkena dampak jauh lebih sedikit. Pada tahun 2018 silam, wilayah yang terkena kekeringan mencapai sekitar 133,351 ribu hektar dan puso mencapai sekitar 26,287 ribu hektar.
Sementara pada tahun 2019 ini, angkanya mengecil, yakni yang terkena kekeringan mencapai 108,163 ribu hektar sedangkan puso mencapai 11,055 ribu hektar.
Keluhan dari para petani pun tidak lagi terdengar. Para petani di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, misalnya, tetap bisa bernafas lega meski sawahnya mengalami puso. Alasannya, mereka sudah terlindungi oleh asuransi pertanian.
“Asuransi ini mendapatkan subsidi pemerintah. Petani hanya membayar Rp 36 ribu per hektar, dan pemerintah membantu sebesar Rp 144 ribu,” ujar Direktur Irigasi Pertanian pada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Rachmanto.
Saat ini sudah ada 1 juta hektar lahan yang terlindungi asuransi.
Persyaratan pengajuan premi asuransi cukup mudah. Diajukan oleh petani lewat petugas penyuluh pertanian (PPL). Sementara klaimnya tetap melalui Dinas Pertanian untuk dinyatakan gagal panen atau tidak.
"Gagal panen akibat kekeringan mau tidak mau harus diganti melalui skema asuransi," ujarnya.
Namun, bagi wilayah yang belum sampai gagal panen, masih bisa dilakukan beberapa langkah penanganan yang cukup jitu.
Beberapa langkah antisipasi yang kemudian efektif dijalan selain asuransi pertanian adalah rehabilitasi irigasi.
Sejak tahun 2015 silam, Ditjen PSP sudah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 3,13 juta hektar. Dampaknya, waktu pengairan menjadi lebih cepat dan kehilangan air di sepanjang saluran berkurang secara signifikan.
Kemudian membangun embung-embung pertanian, yang jumlahnya terus bertambah. Sejak lima tahun terakhir, Kementan sudah membangun 11.654 unit embung. Pembangunan embung ini untuk menambah pasokan air pada lahan sawah yang memiliki potensi tampungan air dan mengalami kekurangan air pada musim kemarau.
“Adanya embung ini bermanfaat sebagai cadangan air untuk tanaman pangan dan peternakan,” kata Rahmanto.
Penanggulangan dampak kekeringan makin efektif setelah ditambah dengan pendistribusian pompa air. Pada tahun 2018 saja, pemerintah melalui Kementan sudah menyalurkan 33.193 unit pompa air yang dapat dimobilisasi dan dimanfaatkan di daerah yang terkena kekeringan.
Sedangkan irigasi perpompaan yang sudah disalurkan mencapai 4042 unit. Irigasi perpompaan, bukan hanya pompa saja namun juga sekaligus dengan saluran airnya.
Ada pula tindakan dari Kementan yang melibatkan TNI dan Polri, yakni gilir giring. Gilir giring mengalirkan air irigasi ke areal persawahan secara bergiliran dan adil sehingga semua kebagian air. Nah, agar proses gilir giring berjalan aman maka dilibatkan aparat.
“Aparat untuk jaga pintu air. Maklum, ada juga yang suka nakal," kata Rachmanto.
Langkah selanjutnya adalah sosialisasi untuk menanam padi gogo dan tanaman lain seperti jagung dan kedelai. Padi gogo, jagung dan kedelai tahan di musim kemarau.
Upaya sosialisasi memang membutuhkan upaya, sebab masih banyak petani yang enggan menanam jenis padi gogo, jagung dan kedelai. Padahal untuk benih padi gogo, pemerintah memberikan bantuan. Kelebihan varietas padi gogo ini tidak membutuhkan air sebesar varietas padi pada umumnya dan tahan terhadap kekeringan.
"Nantinya, varietas pada gogo akan ditanam di lahan kering, lahan rawa bahkan di lahan sawah yang sumber airnya sedikit tapi masih memiliki potensi," jelasnya.
Musim kemarau mungkin masih akan terus berjalan. Namun upaya antisipasi sudah sangat baik dilakukan oleh Kementan sehingga dampaknya bisa diperkecil. Hal ini tidak sampai merugikan petani dan yang lebih penting lagi pasokan beras tidak terganggu, yang bisa menyebabkan harga merangkak naik.
