Perusahaan Pembakar Hutan Baru Bayar Denda Rp400 M ke Pemerintah

Menurut Kiki Taufik dari Greenpeace, pemerintah mesti melacak kepemilikan perusahaan.

"Kalau perusahaan tidak bisa bayar, pailitkan. kan ada beneficial owner (pihak yang mendapat royalti atau deviden)," ujar Kiki.

"Bisa cek stakeholder yang berkaitan dengan Merbau Pelalawan Lestari yang tidak mampu bayar. Stakeholder -nya harus ikut bertanggung jawab."

"Selama ini yang dilakukan pemerintah hanya di permukaan. Bagus di awal, tapi pada saat bicara detail, jauh dari harapan," kata Kiki.

Mandeknya proses ganti rugi, menurut Kiki, meniadakan efek jera bagi para pembakar lahan dan hutan.

Dampak terburuknya, kata dia, metode pembakaran lahan jelang musim tanam sawit dianggap benar sehingga karhutla berpotensi terus berulang setiap tahun.

"Pemerintah negara maju biasanya mengejar pelaku sampai ke hukum pidana, di Indonesia tidak seperti itu. Yang paling rugi adalah masyarakat, berapa banyak korban jiwa dan sakit?" kata Kiki.