Apakah DPR Periode Baru Dukung Perppu KPK?

Presiden Joko Widodo terus didesak menerbitkan perppu untuk membatalkan revisi UU KPK. Kalaupun peraturan setingkat undang-undang itu diterbitkan, nasib KPK akan tetap berada di tangan DPR karena legislatif akhirnya harus memutuskan persetujuan atau penolakan mereka.

Sebanyak 575 anggota DPR dari sembilan partai politik resmi dilantik untuk duduk di Senayan periode 2019-2024, Selasa (01/10).

Pada hari pertama mereka, belum tampak perubahan sikap DPR terhadap desakan mahasiswa dan pegiat demokrasi terkait pembatalan UU KPK terbaru.

PKS dan Gerindra adalah dua fraksi di DPR yang masih mengklaim konsisten menolak UU KPK terbaru.

Anggota DPR dari Gerindra, Andre Rosiade, menyebutkan Jokowi harus menjadikan hiruk pikuk unjuk rasa di berbagai daerah sebagai alasan kegentingan memaksa menerbitkan perppu pembatalan revisi UU KPK.

"Kalau presiden menerbitkan Perppu KPK, kami setuju. Kalau memang ada keinginan itu, kami akan mendukung penuh," kata Andre.

"Tapi kuncinya saat ini ada di presiden, bukan di DPR. Jangan lempar batu sembunyi tangan, masalahnya di presiden, terbitkan saja perppunya, kami akan dukung," tuturnya.