- ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
VIVA – Mereka yang berencana mendaftar menjadi kepala daerah, akan melalui seleksi yang lebih ketat lagi. Sebab, Komisi Pemilihan Umum saat ini sedang menjalankan uji publik revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, tentang penyelenggaraan Pilkada.
Menurut Komisioner KPU, Evi Novida Ginting, salah satu yang menjadi perhatian pada uji publik ini, adalah soal adanya syarat tambahan bagi calon kepala daerah.
Dilansir dari VIVAnews, Rabu 2 Oktober 2019, Evi menjelaskan, mereka yang mendaftar untuk maju sebagai kepala daerah harus suci lahir dan batin. Artinya, mereka tidak pernah melakukan hal yang tercela.
"Contohnya, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, berzina dan atau melanggar kesusilaan lainnya," kata Evi di kantornya, Jakarta Pusat.
Evi menuturkan, revisi PKPU dibuat untuk menegaskan peraturan sebelumnya, yang hanya menyebut tak boleh melakukan perbuatan tercela. Ia merasa, syarat itu perlu dijabarkan secara detail, agar tidak terjadi multi tafsir.
"Perbuatan tercela ini banyak dimultitafsirkan, baik oleh instansi yang mengeluarkan putusan terkait, atau pun surat keterangan terkait perbuatan tercela. Kami perlu membuka, menentukan apa yang dimaksud, meliputi apa saja perbuatan tercela tersebut," tuturnya.
Meski demikian, saat ini revisi tersebut masih dalam tahap pembahasan. Evi menjelaskan, akan ada masukan dari berbagai pihak, agar aturan itu bisa dijalani sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.
Bobby Nasution akan Jalin Komunikasi dengan NasDem dan PKB untuk Pilgub Sumut
Usai mengantongi surat penugasan dari DPP Partai Golkar, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution akan menjalin komunikasi dengan Partai NasDem da
