Perbaiki Tata Kelola Lahan Gambut, Ini yang Dilakukan BRG

Seorang polisi wanita memadamkan api yang membakar lahan gambut di Riau
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

VIVA – Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead yakin perbaikan tata kelola ekosistem gambut bisa lebih efektif diimplementasikan di periode pemerintahan mendatang.

5 Hektare Lahan Gambut di Nagan Raya Aceh Terbakar

Hal itu dimungkinkan karena inovasi pemetaan ekosistem gambut yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial telah diakui oleh NASA, European Space Agency, pakar gambut dunia serta nasional.

“39 peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) skala 50.000 atau lebih telah dihasilkan pada 2019 ini dengan metode tersebut, yang akan menjadi fondasi perbaikan tata kelola ekosistem gambut di 2020. Dan akan ada 80 peta KHG lagi yang dibuat tahun depan,” kata Nazir dalam keterangan persnya di Jakarta, yang diterima VIVA.

Kejar Target Tekan Emisi Gas Rumah Kaca Perlu Komitmen Seluruh Sektor

Kanal-kanal dan sekat yang telah dibangun perlu ditata ulang sehingga bisa berfungsi maksimal dalam menjaga kelembaban gambut. Air terkumpul optimal di musim hujan di kubah gambut dan di kanalkanal tersekat.  Tata kelola air dijalankan dengan prinsip berbagi air secara adil di KHG.

“Semua pihak yang menjadi pengelola kubah dan kanal tersebut perlu bergerak selangkah seirama, dengan perancangan yang didasarkan pada peta skala besar,” lanjut Nazir.

Pantau Gambut Minta Pemegang Konsesi Patuhi Kewajiban Restorasi

Penyederhanaan birokrasi dan koordinasi, sesuai perintah Presiden, dapat meningkatkan kecepatan implementasi program termasuk kegiatan pemantauan kelembaban gambut agar tindakan koreksional bisa segera diambil sebelum kerusakan gambut semakin parah.

Menurut dia, BRG telah mengembangkan sistem informasi PRIMS yang memberikan input setiap delapan hari atas indikasi kerusakan gambut, dan bahkan update data tinggi muka air gambut setiap jam.

Sejalan dengan upaya perbaikan tata kelola ekosistem gambut, BRG percaya transformasi model ekonomi eksploitatif menjadi model ekonomi berkelanjutan, yang cocok dengan fungsi ekosistem gambut, akan dapat berjalan dengan secara sinergis.

Tak kalah pentingnya, tambah Nazir, salah satu agenda utama pemerintah mendatang dalam penguatan SDM juga perlu mencakup kapabilitas berbagai pihak dalam pengelolaan ekosistem gambut.

“Dalam hal ini BRG akan terus meningkatkan kapabilitas pengelolaan ekosistem gambut di tingkat tapak yang melibatkan pemerintah daerah, petani, perusahaan, dan akademisi maupun pakar,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya