KPK: Sistem E-Budgeting di DKI Jakarta Sudah yang Terbaik
- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK angkat suara terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswaden, yang berencana tak akan melanjutkan dan mewarisi penggunaan sistem penganggaran elektronik e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif menyatakan, sistem e-budgeting yang telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta merupakan yang terbaik, selain Pemkot Surabaya. Diketahui, sistem tersebut pertama kali diterapkan pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama.
"Kita PATUT BERSYUKUR, gara-gara adanya e-planning/e-budgeting @DKIJakarta, anggaran-anggaran aneh dapat dipantau masyarakat, sehingga tidak jadi masuk dalam APBD. @KPK_RI sering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia," kata dia seperti dikutip dari akun twitter resminya, Sabtu, 2 November 2019 dilansir dari VIVANews.
Selain itu, Laode bahkan mengungkapkan, sistem tersebut pada dasarnya menjadi program utama KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi. Sistem tersebut dianggap menjadikan perencanaan dan penganggaran di instasi pemerintahan transparan dan akuntabel.
"Program UTAMA PENCEGAHAN KORUPSI @KPK_RI adalah “e-planning & e-budgeting”. e-planning & e-budgeting menjadikan PERENCANAAN & PENGANGGARAN transparan & akuntabel karena masyarakat DAPAT MENGAWASI. Contoh BAGUS di Indonesia adalah Kota Surabaya & DKI Jakarta. LANJUTKAN," tegasnya.
Karena itu, Laode berharap, Anies tidak serta meninggalkan sistem tersebut hanya karena polemik penganggaran APBD DKI 2020 mencuat akibat ditemukannya pengajuaan penganggaran yang janggal, seperti lem aibon senilai Rp82 miliar dan bolpoin senilai Rp124 miliar. Laode cenderung berharap Anies lebih baik memperbaiki kualitas sistem tersebut.
"Jika @DKIJakarta dan pak @aniesbaswedan berniat untuk MENINGKATKAN KUALITAS e-budgeting yang sekarang agar LEBIH SMART, SILAHKAN. Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali kecara manual," ungkap dia.
Sebelumnya, Anies menyatakan tak akan melanjutkan sistem penganggaran elektronik e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI dengan tidak mewarisinya kepada Gubernur pengganti dia nantinya. Menurut Anies, sistem yang pertama kali diterapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ini bukan teknologi terbaik untuk digunakan dalam penyusunan APBD.
Dua Pejabat KPK Dipulangkan ke Kejagung, Sudah Lebih dari 10 Tahun Bertugas di Lembaga Antirasuah
KPK mengonfirmasi adanya pemindahan dua pejabatnya ke Kejagung mulai 1 November 2026. Keduanya telah bertugas di lembaga antirasuah lebih dari 10 tahun.
