Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ketua DPP Demokrat: Rakyat Merasa Diteror
- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengkritisi kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua 2019-2024 terkait keputusan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Melalui akun Twitternya, Jansen mengatakan bahwa tujuan BPJS ketika dibuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, adalah untuk mengurangi beban masyarakat.
“BPJS inilah pintu gerbang bagi kaum ‘papa’ untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik dan mumpuni,” tulis Jansen di Twitternya yang dikutip pada Minggu, 3 November 2019.
Tapi, kata dia, era Presiden Jokowi sekarang malah membuat masyarakat merasa terancam dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Padahal, situasi ekonomi sedang tidak baik.
“Sekarang malah membuat rakyat merasa diteror ditengah sulitnya ekonomi!” lanjut dia.
Dalam cuitan tersebut, Jansen juga mengungkapkan cerita yang pernah diutarakan Ketua Umum Partai Demokrat SBY tentang sulitnya orang miskin untuk berobat.
“Pak SBY pernah cerita ke kami sebagaimana dituturkan uda @panca66: sebagai anak miskin yang lahir di Pacitan, dia merasakan betul orang miskin susah berobat. Maka beliau melahirkan kebijakan yang pro poor, pro growth, pro job,” tulisnya.
Jansen juga mengkritik kenapa salah satu partai politik yang selalu mengklaim partai wong cilik tapi malah menyengsarakan rakyat.
“Sayang, sekarang ngaku partai wong cilik tapi nyusahin rakyat,” tulisnya.
Selain itu, Politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana pun mengamini cerita sahabatnya Jansen terkait sosok SBY. Menurut dia, SBY sebagai anak orang miskin yang lahir di Pacitan merasakan bagaimana orang miskin susah berobat.
“Makanya beliau melahirkan kebijakan ekonomi pro growth, pro poor, pro job, pro environment. Sayang sekarang ngaku partai wong cilik tapi nyusahin,” katanya.
Selain itu, Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan orang yang pernah miskin pasti bakal terus memperjuangkan hak-hak kemiskinan. Sebab, ia berangkat dari kondisi yang lebih parah.
“Saya berangkat dari kondisi yang lebih parah. Justru itu, keberkahan besar yang tidak dimiliki setiap orang, dan yang menjadikan kita kuat melewati beratnya ujian kehidupan. Orang yang pernah miskin akan terus memperjuangkan kemiskinan. Itu yang saya yakini sejak awal,” kata Anggota Komisi III ini.
Diketahui, Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan merupakan revisi atas peraturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
Jokowi menandatangani Peraturan Presiden 75/2019 tertanggal 24 Oktober 2019. Dengan begitu, pemerintah akhirnya memutuskan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan seperti yang diusulkan sebelumnya ke DPR.
