- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Media sosial baru-baru ini ramai dengan tagar #BoikotBPJS. Beberapa netizen mengaku keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Rakyat telah dijadikan sapi perah oleh Penguasa...Tak bayar BPJS kesehatan pasti ditelantarkan dan rakyat ditagih secara paksa... " ungkap salah seorang pengguna twitter dengan akun @ms_muammar.
Baca Juga: Cieee, November jadi Bulan Paling Romantis untuk 3 Zodiak Ini
Keluhan serupa juga diungkapkan oleh para pasien cuci darah. Meski tidak menyuarakan untuk memboikot BPJS Kesehatan, namun Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Siregar merasa keberatan dengan kenaikan iuran tersebut.
"Sangat memberatkan khususnya kelompok masyarakat yang tergolong Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu tapi belum terdaftar sebagai peserta JKN PBI," ungkap Tony dalam keterangan tertulisnya kepada VIVA, Senin, 4 Januari 2019.
Tony menjelaskan, sebagian besar pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal sudah kehilangan pekerjaan karena dianggap tidak produktif. Jam kerja mereka pun terbatas karena jadwal cuci darah dan kondisi kesehatan lainnya. Hal ini membuat pasien cuci darah tidak lagi memiliki penghasilan, bahkan jika berpenghasilan pun nilainya sangat rendah.
Menurutnya, bila kenaikan iuran menjadi 100 persen, maka akan memberatkan pengeluran mereka. Menurutnya kenaikan itu sangat tidak masuk akal dan akan terjadi gelombang tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan ke depan.
Tony mengatakan para pasien yang tergabung di KPCDI saat ini sedang berupaya untuk turun kelas 3 dan mencoba keberuntungannya dengan mendaftar menjadi peserta PBI.
“Tak ada cara lain, kami harus turun kelas biar hidup bisa berkelanjutan, walau sulit mendaftar ke Jaminan PBI. Hidup bukan hanya untuk membayar BPJS, tapi ada keperluan dasar lainnya yang harus dipenuhi," katanya.
Menurut Tony, harusnya Pemerintah memperbaiki akar masalah dari BPJS Kesehatan, seperti bagaimana cara menagih tagihan bagi peserta yang menunggak iuran, perbaikan menajemen klaim bahkan mengevaluasi sistem rujukan yang justru dinilai merugikan.
"Karena kenaikan iuran bukan solusi mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Justru hanya membebani masyarakat. Khususnya pasien cuci darah yang biaya pengobatannya tak sepenuhnya dijamin oleh BPJS," ucap pasien cuci darah yang sudah transplantasi ginjal ini
